PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-V/2007

Khairani Khairani

Abstract


Dalam bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007, secara jelas telah menolak permohonan uji materiil terkait beberapa ketentuan Pasal Undang-Undang Perkawinan yang dianggap menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara keseluruhan, dipahami bahwa putusan tersebut menolak permohonan pemohon berdasarkan beberapa alasan dan pertimbangan seperti telah dikemukakan. Salah satu alasan yang menjadi pusat perhatian dan menjadi Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ketentuan dan penerapan hukum Islam, terhadap kemaslahatan atau Maṣlāḥah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan hukum Islam, bahkan menjadi suatu tujuan utama dari ditetapkannya hukum, atau dalam istilah fikih disebut sebagai maqāşid al-syar’iyyah). Terdapat banyak kaidah tentang kemaslahatan (Maṣlāḥah), salah satunya yaitu dalam menetapkan dan mengambil suatu tindakan hukum harus sedapat mungkin menarik manfaat, kebaikan, dan sebaliknya kemudharatan atau kerusakan hendaknya dihilangkan. jika syarat adil tersebut tidak dapat dilakukan, (bahkan dalam surat an-Nisā’ ayat 129 menyatakan laki-laki memang tidak mampu untuk mewujudkan keadilan meski ia cenderung untuk ingin berbuat adil), maka poligami bukan lagi solusi untuk mendapatkan kemaslahatan, melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan atau kerusakan atas anak isteri. Dalam bagian ini, dapat dilihat pada dua sisi hukum. Sisi pertama, dalil kebolehan berpoligami telah ditegaskan secara ekplisit yang sifatnya tekstual, dan tekstual juga syarat pembolehannya, yaitu harus adil. Pada sisi lain, mengenai dampak dari tidak dapat berlaku adil dalam poligami, tentu dalilnya dilihat pada kenyataan di lapangan yang sifatnya kontekstual. Jika dampak tersebut sangat buruk, baik bagi isteri maupun anak bahkan seluruh keluarga besar pihak suami dan isteri, maka pelaksanaannya tidak diperbolehkan, karena syarat adil yang sifatnya tekstual tadi tidak dapat diterapkan dalam konteksual (dalam realita kehidupan suami isteri), dan ini terbukti adanya. Untuk itu, dalam kaitannya dengan putusan Hakim Konstitusi tersebut menurut penulis telah tepat. Artinya, Hakim konstitusi berusaha untuk menyeimbangkan berbagai konstruksi hukum, mulai dari konstruksi aturan hukum Islam, aturan hukum positis khususnya Pasal-Pasal yang dimohonkan oleh Pemohon (baik ketentuan Pasal Undang-Undang Pekawinan maupun Undang-Undang Dasar 1945), hingga pada kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat.

Full Text:

PDF

References


Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah, ed. In, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

Al Yasa’ Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, Jakarta: INIS, 1998.

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.

Amir Syarifuddin, Usul Fiqih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2004.

Abdul Wahhab Khallaf, al-‘Ilmu al-Ushulul Fiqh, ed. In, Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdurrahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Abdul Manan, Refoemasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Fauzi, Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.

Ghufran Ajib Mas’adi, Pemikiran Fazlul Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Hasbi as-Shiddieqi, Falsafah Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.

Hartono Ahmad Jaiz, Wanita; antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Kementerian Agama RI, Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia; Tafsir Alquran Tematik, Jakarta: Aku Bisa, 2012.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Masyfuk Zuhdi, Masāil Fiqhiyyah, dalam Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mustafa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Supardi Musalin, Menolak Poligami; Studi tentang UU Perkawinan dan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Jakarta: Pena Aksara, 2007.

Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.

Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Umi Sumbulah, dalam Warkum Sumitro, dkk, Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer; Kritik tehadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.

Wael B Hallaq, A History of Islamic Legal Theories, ed. In, Sejarah Teori Hukum Islam; Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu, ed. In, Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu’ Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zhihar, Masa Iddah, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Warkum Sumitro, dkk, Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer; Kritik tehadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Welcome to Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial open journal system. Thank you very much for visiting. We are looking forward to getting your articles

 

 

 

Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

 

 

All works are licensed under CC BY-SA

 

© Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 2018. Published by Center for Research and Community Service (LP2M) in cooperation with the Sharia and Law Faculty of UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

 

Flag Counter

 

free
web stats