Destruction of Disaster Affected Records: A Normative Legal Analysis and Archival Risk Management Perspective

Penulis

  • Viola Dwi Putri Syarif Universitas Terbuka, Indonesia
  • Habiburrahman Universitas Terbuka, Indonsia

DOI:

https://doi.org/10.22373/adabiya.v28i2.36696

Kata Kunci:

archival risk management, disaster-affected records, records destruction, records disposition, records life cycle

Abstrak

Disasters may damage both the physical carriers and informational content of records, raising questions about the legal basis and procedures for handling records that can no longer be recovered. This study analyses the legal construction governing the destruction of disaster-affected records in Indonesia and explains its relevance through the records life-cycle theory, records continuum model, and disaster risk management. It applies to a normative legal design using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials comprise archival laws and regulations, analyzed qualitatively through inventory, systematic interpretation, and normative synchronization; archival literature serves as secondary material. The study finds that a disaster does not remove accountability requirements for destruction. Post-disaster procedures must be interpreted systematically alongside the general rules on records disposition, with differentiated treatment based on the degree of damage and the identifiability of information. Dynamic records lists, records retention schedules, incident documentation, and collegial decisions by a records appraisal committee constitute essential evidentiary infrastructure. The absence of a supporting list should not automatically be construed as a permanent prohibition on destruction, but as an evidentiary deficit that must be addressed through accountable information reconstruction and documentation. Records management from the point of creation must therefore be integrated with continuity planning and disaster mitigation so that post-disaster rescue or destruction remains lawful, measured, and accountable. 

ABSTRAK
Bencana dapat merusak fisik dan informasi arsip serta menimbulkan persoalan mengenai dasar hukum dan prosedur penanganan arsip yang tidak lagi dapat dipulihkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum pemusnahan arsip terdampak bencana di Indonesia dan menjelaskan relevansinya melalui teori siklus hidup arsip, model kontinum rekod, serta manajemen risiko bencana. Penelitian menggunakan desain yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan kearsipan dianalisis secara kualitatif melalui inventarisasi, interpretasi sistematis, dan sinkronisasi norma; literatur kearsipan digunakan sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana tidak menghapus kewajiban akuntabilitas dalam pemusnahan arsip. Prosedur pascabencana harus dibaca secara sistematis bersama norma umum penyusutan arsip, dengan pembedaan penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan keteridentifikasian informasi. Daftar arsip dinamis, jadwal retensi arsip, dokumentasi kejadian, dan keputusan kolegial Panitia Penilai Arsip menjadi infrastruktur pembuktian yang menentukan. Ketiadaan daftar pendukung tidak tepat dimaknai otomatis sebagai larangan permanen untuk melakukan pemusnahan, tetapi sebagai defisit pembuktian yang harus dipulihkan melalui rekonstruksi informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan arsip sejak penciptaan harus diintegrasikan dengan rencana keberlanjutan dan mitigasi bencana agar penyelamatan maupun pemusnahan pascabencana tetap sah, terukur, dan akuntabel.

Unduhan

Data unduhan tidak tersedia.

Biografi Penulis

Referensi

Almadania, N., Hasan, N. A., Safri, T. M., Manan, A., & Mukhtaruddin. (2025). Program Diorama Kearsipan Sebagai Sarana Literasi Budaya Pemustaka di Aceh. Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 9(1), 203–214. https://doi.org/10.29240/tik.v9i1.12736

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2005). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. JDIH ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2011a). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder. JDIH ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2011b). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis. JDIH ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana. JDIH ANRI

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2016). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. JDIH ANRI—rujukan keberadaan peraturan

Barthos, B. (2007). Manajemen kearsipan: Untuk lembaga negara, swasta, dan perguruan tinggi. Bumi Aksara. Google Books

Darmawi, H. (2004). Manajemen risiko. Bumi Aksara. Google Books

Egbuji, A. (1999). Risk management of organisational records. Records Management Journal, 9(2), 93–116. https://doi.org/10.1108/EUM0000000007245

Hoesada, J. (2006). Disaster recovery planning: Manajemen bencana administrasi dan akuntansi. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelusuran Google Scholar

International Council on Archives. (2024). Emergency management and disaster preparedness: A manual for protecting archives.

International Organization for Standardization. (2016). ISO 15489-1:2016 information and documentation Records management Part 1: Concepts and principles.

Junawan, H., & Deritani, R. (2020). Strategi pelestarian arsip dalam menghadapi bencana di Indonesia. JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan, 10(1), 57–65. https://doi.org/10.20473/jpua.v10i1.2020.57-65

Read, J., & Ginn, M. L. (2010). Records management (8th ed.). South-Western Cengage Learning. Google Books

Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Database Peraturan BPK

Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan. Database Peraturan BPK

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Database Peraturan BPK

Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Database Peraturan BPK

Standards Australia & Standards New Zealand. (2004). AS/NZS 4360:2004 risk management. Standards Australia. Katalog resmi Standards Australia

Surtikanti, R. (2020). Manajemen risiko: Tinjauan regulasi kearsipan. Jurnal Administrasi Bisnis Terapan, 3(1), Article 7. https://doi.org/10.7454/jabt.v3i1.1008

Wigati, F. A., & Rachman, M. A. (2019). Identifikasi perlindungan arsip statis terhadap bencana kebakaran: Studi kasus di Arsip Nasional Republik Indonesia. BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi, 40 (1), 137–146. https://doi.org/10.14203/j.baca.v40i1.434

Diterbitkan

2026-08-29

Cara Mengutip

Destruction of Disaster Affected Records: A Normative Legal Analysis and Archival Risk Management Perspective. (2026). Jurnal Adabiya, 28(2), 169-182. https://doi.org/10.22373/adabiya.v28i2.36696