Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial
E-ISSN : 2614-5642 (online) P-ISSN : 2541-4682 (print) DOI Prefix : Prefix 10.22373 by Editor in Chief : Sitti Mawar, S.Ag., MH Managing Editor : Mirza Rahmatillah, S.H Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Frequency : 2 Issues/Year (June and December) Citation Analysis : Sinta | Google Scholar The publication of Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial was based on the enthusiasm of lecturers of Law Department, UIN Ar-raniry to express their thought trhrough writing. However, at that time, the Law Department did not have a media to accommodate their enthusiasm. Hence the publication of this journal is very important. Interestingly, the presence of the journal is warmly welcome by Sharia and Law faculty's lecturers. In addition, the publication of the journal has contributed to the accreditation process of the Law Department as a new major in UIN Ar-raniry. The publication of the printed version of Journal Justisia in 2016 had a positive impact on the result of "B" level accreditation based on the assessment National Committe of Accreditation. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial is published by Law Department, Sharia and Law Faculty in cooperation with Center for Research and Community Service (LP2M) of State Islamic University (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. The journal is focusing to publish research articles on Islamic law (sharia) and law development, legislation, and social issues. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial also has become a CrossRef Member. Therefore, all articles published by Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial will have unique DOI number. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial invites scholars and researchers to submit research articles on Islamic law issues. The manuscripts will be processed through several steps according to Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial's systems and regulations. The journal has been nationally accredited by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic of Indonesia, listed in the Science and Technology Index (SINTA) database. Since the 2019 publication, this journal has ranked with SINTA 4. Office address: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Jl. Ar-Raniry, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia 23111. Email: jurnal.justisia@ar-raniry.ac.id Phone: +62-85260422891/+62-85260422891
The Authors submitting a manuscript do so on the understanding that if accepted for publication, copyright of the article shall be assigned to Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Ar-Raniry State Islamic University, Indonesia as the publisher of the journal. Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial right of first publication with the work simultaneously licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the work for any purpose, even commercially with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Efektivitas Pengawasan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Suatu Penelitian di Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh)
Anak sering menjadi korban kekerasan seksual, sehingga pemerintah telah memberikan tugas pengawasan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Aceh disebut Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) sebagai lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak Aceh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 74, walaupun lembaga pengawasan sudah dibentuk kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi. Penulis melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan pengawasan perlindungan yang dilakukan oleh KPPAA terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-empiris yaitu mengkaji norma-norma atau peraturan yang menjadi landasan serta melihat penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KPPAA sudah berjalan dengan baik selama periode 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan menyampaikan hasil laporan atau surat yang berhubungan dengan bidang pekerjaan sebuah instansi. Sesuai teori efektivitas pengawasan dengan praktik yang dilakukan oleh KPPAA belum sepenuhnya terlaksana, realitanya beberapa kebijakan terkait perlindungan anak belum seutuhnya mampu terealisasi. Ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak masih jauh dari rasa keadilan dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah pelaku diancam hukuman cambuk dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, tidak membuat efek jera. KPPAA dalam melaksanakan tugas hanya 5 tahun, kurangnya dukungan anggaran merupakan salah satu hambatan untuk melakukan pengawasan, sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota di Aceh, hanya daerah yang terdekat saja. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa pengawasan masih belum efektif.
Implementasi Keputusan Gubernur Aceh No. 560/1774/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Karyawan (Studi Penelitian pada Sejahtera Swalayan dan Disnaker Abdya)
Kebijakan implementasi upah minimum Provinsi (UMP) merupakan kebijakan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan di Indonesia, termasuk semua perusahaan di Kabupaten Aceh Barat daya. Pemberian upah minimum merupakan suatu hal yang paling penting dalam hubungan kerja karena sangat berdampak pada kesejahteraan para pekerja. Pada kenyataanya dari hasil penelitian penulis, kebijakan penetapan gaji karyawan Sejahtera Swalayan Abdya belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini disebabkan oleh pihak perusahaan yang belum mampu menerapkan keseluruhan amanat dan ketentuan yang terdapat pada diktum Kepgub Aceh tersebut secara maksimal. Secara faktual, belum terdapat relevansi antara Keputusan Gubernur Aceh dengan apa yang pihak perusahaan terapkan dalam manajemen kerja pada Sejahtera Swalayan dan para karyawan yang berkerja pada perusahaan tersebut. Adapun proses pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker Abdya mengenai pelaksanaan Kepgub terhadap karyawan Sejahtera Swalayan Abdya dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, upaya pembinaan (preventif educatif) yang dilakukan dengan cara menyurati perusahaan dan melakukan sosisalisasi. Tahapan Kedua meliputi tindakan represif non yustisial, dalam tahapan ini Disnaker Abdya memberikan peringatan tertulis melalui nota pemeriksaan kepada pimpinan perusahaan apabila terjadi pelanggaran mengenai pengupahan. Dan tahapan ketiga meliputi tindakan represif yustisial yaitu Tindakan yang dilakukan sebagai alternatif terakhir dan dilakukan melalui lembaga pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan peraturan parundangundangan tentang ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019 tentang Penetapan UMP Aceh, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek hukum dilapangan. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini melalui data kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan, setelah data diseleksi selanjutnya disimpulkan sehingga memperoleh jawaban permasalahan. Kata Kunci: Implementasi Keputusan Gubernur Aceh, Upah Minimum Provinsi.
Copyright (c) 2022 Soraya Devy Syamsuddin
Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum
The development of new city, as well as the development of the new capital city of the Indonesia, will certainly have both positive and negative impacts. Some experts and NGOs assess that the development of the State Capital (IKN) will have a negative impact on the local community and the environment, but the government has made various efforts to reduce this adverse impact. This paper will discuss the pro and contra of IKN development, and what efforts have been made by the government and the existing regulations. The research method is a normative juridical method, which is a method that uses analysis from secondary data in the form of regulations and also expert opinions from books and journals. The government has made various efforts to protect the environment in the development of IKN, including making Law number 3 of 2022 concerning IKN. In addition, several other rules related to environmental protection will also be applied. The local government of East Kalimantan also has several regional regulations that can be applied to protect the environment in the development of IKN. It is hoped that with the application of appropriate rules and the efforts made by the government to protect the environment in the development of IKN. Keywords : Environmental protection, New Indonesian Capital
Copyright (c) 2022 Yanti Fristikawati, Nugroho Adipradana
Hambatan Bpn Kota Banda Aceh Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala
Pendaftaran tanah merupakan salah satu aspek penting untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. BPN Kota Banda Aceh merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengurusi pendaftaran tanah di wilayah Kota Banda Aceh. Gampong Deah Raya, Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu daerah yang ada dalam wilayah Kota Banda Aceh yang tanahnya masih banyak yang belum didaftarkan dan belum bersertifikat. Kondisi seperti ini tentunya menimbulkan permasalahan mulai dari kerugian pemilik tanah serta kerugian bagi negara, dimana pemegang hak tidak memiliki kepastian hukum yang diperoleh terhadap tanah tersebut. Bagi negara, tidak didaftarnya mengakibatkan munculnya kekeliruan dalam menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkiaat mekanisme pendaftaran tanah oleh BPN Kota Banda Aceh serta hambatan apa yang dihadapi di lapangan, dan apa saja upaya BPN Kota Banda Aceh dalam mengajak warga Deah Raya untuk mendaftarkan tanahnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme pendaftaran tanah oleh BPN Kota Banda Aceh tetap mengacu pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Diantara hambatan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah ini. Maka dari itu, BPN Kota Banda Aceh melakukan upaya sosialisasi melalui media sosial dan terjun langsung ke masyarakat Gampong Deah raya. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Hak Milik, BPN Kota Banda Aceh, Deah Raya
Politics of Law Legislation of Qanun Sharia Islam in the Province of Aceh, Indonesia
Abstract This paper discusses the regulation in The Province of Aceh, which is related to the Islamic sharia law regarding the prohibition of seclusion, the so-called Qanun Khalwat. This writing looks at the initial socio-political conditions underlying the Qanun legal process as well as the effects of external pressure arising during this legislating process. This study aims to understand to what extent the Qanun Khalwat legislating process refers to the prevailing legal standards in Indonesia. The data in this paper were collected from interviews with several informants such as civil servants of the Aceh Islamic Sharia Department, Legal Bureau, and academics. Some information is also obtained through archive review. It found that the Qanun Khalwat legal process does not follow the standard formulation of national law because several conditions are not implemented in the legislating process, such as the lack of public participation during the process. Besides, there are still some texts in the qanun that are not standardized and are not suitable for use as formulations in qanuns. Keywords: Politics of law, Legisltaion, Qanun Khalwat, Aceh
Copyright (c) 2023 Hasnul Arifin Melayu, Md. Zawawi bin Abu Bakar, Norruzeyati binti Che Mohd Nasir
Kenaikan Harga Minyak Goreng dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Ekonomi
The current increase in cooking oil prices greatly affects purchasing power and greatly impacts the community's economy. Various ways have been taken by the government to suppress the rate of cooking oil prices, ranging from issuing a ministerial regulation of trade to cooking oil subsidies. However, these policies have not been able to suppress the rate of cooking oil prices. This study is carried out to analyze whether there are cartel practices that have caused the current soaring cooking oil prices, as well as their impact on the economy. The research was conducted using a normative juridical method with the results of the study. It is strongly suspected that the existence of cartel practices caused this situation to continue. Based on the findings made by the KPPU, namely the discovery of evidence of alleged violations of articles 5, 11, and 19 letter c of Law No. 5/1999 where it is alleged that there has been an oligopoly practice of the national cooking oil market structure by fixing prices and regulating production. However, there are some shortcomings in Law no. 5/1999 in ensnaring the perpetrators of this cartel is about the criteria for a cartel which has not yet been specifically defined, so it is not easy to win a cartel case in court.
Copyright (c) 2022 Andi Nova Bukit, uswatun Hasanah, Khairun Na’im, elyani elyani
Ambivalensi Energi Terbarukan : Kendaraan Listrik Untuk Penurunan Emisi Karbon dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia
This article discusses the phenomenon of electric vehicles which are an alternative to reducing carbon emissions. This study discusses the intervention between the implementation of electric vehicles with interrelated dependent variables, one of which is nickel as raw material for battery emulsion. The phenomenon that occurs is that on the one hand electric vehicles can be used as an alternative to reducing carbon emissions, and on the other hand it hurts a negative impact on the environment related to nickel mining. In this case, ambivalence occurs between the text and the context in the field. Weak regulations make ambivalent phenomena ineffective in terms of application, especially to the environmental effects caused, so the author will focus on describing the ambivalence of the presence of electric vehicles in Indonesia, because, on the one hand, the presence of electric vehicles can reduce carbon emissions but on the other hand it can actually reduce carbon emissions. cause environmental damage. Therefore, to answer the above problems, the research method in this paper will use normative research methods with a focus on discussing and analyzing problem formulations related to how government policies regulate the use of renewable energy, especially regarding electric vehicles and their impact on environmental damage in Indonesia.
Utilitas Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam Penerapan Ahli Waris Patah Titi (Ahli Waris Pengganti) Terhadap Perkara Kewarisan
Utilitas Mahkamah Syar’iyah merupakan implementasi lembaga hukum yang berwenang menjalankan hukum Islam di Indonesia, kompetensi untuk memperoleh/menetapkan sesuatu hukum pada ranah keperdataan yang menjadi sengketa. Ranah hukum Mahkamah Syar’iyah tidak luput dari ketentuan sumber hukum kepada empat macam, yaitu: al-Qur’an, Hadits (Sunnah), ijma’ dan qiyas demi kemaslahatan hukum yang berkeadilan, terhadap penetapan hukum ahli waris patah titi (ahli waris pengganti) merupakan kewenangan Mahkamah Syar’iyah, dalam merealisasi Konsep ahli waris patah titi, yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Kewarisan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KHI. Namun perjalanan praktik hukum di Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam menggimplementasikan konsep ahli waris patah titi seperti dalam pasal 185. Sehingga Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen serta peran utilitas Mahkamah Syar’iyah dalam penetapan ahli waris patah titi (ahli waris pengganti). Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen terhadap perkara yang terjadi sebelum adanya aturan KHI, penetapan kewarisan patah titi merujuk pada sistem hukum Islam. Terhadap kasus yang terjadi setelah adanya aturan KHI, ada yang diputuskan berdasarkan aturan KHI, dan ada yang tidak mengikuti aturan KHI dengan pertimbangan tertentu demi kemashlahatan ahli waris.
Copyright (c) 2022 Munawir M.Yusuf T. Ben
Dialectic of Caning Punishment in Aceh: Contestation Between Text and Context
The field study was conducted to assess how the execution of caning punishment in prison or detention center has been implemented in Aceh based on Qur'an and hadith perspective. Responding to the aim of study, an interpretation and explanation of the verses of Qur'an and hadith was done related to the implementation of the caning punishment, while the field data obtained by interview and documentation. The result of the study indicated that the execution process of caning in prison or detention center does not meet the standards in Qur'an and hadith because the procession is carried out in a closed place (prison) and access to the prison is bounded by standard rules. So the caning punishment process should be carried out in public places that are accessible to the society. Keywords: Caning Punishment; Prison or Detention Center; Quranic, Hadith; Sharia Formal Application
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap
A lack of understanding of the importance of land registration for the first time that was issued, lead to a limited ownership of the land certificate of rights. Until now, the land owned by the society are largely uncertified. This study aims to know and analyze the role of the Land Deed Official in the performance of land registration, and also to analyze the importance of land registration in assigning legal theories of certainty. The research method uses empirical juridical, with a sociological juridical approach. The location of the research conducts in the National Land Agency of Kabupaten Mojokerto, using the primary and secondary types of data. The data analysis is qualitative. In the first phase of land registration, the roles of the Land Deed Official are particularly important when it comes to legal transitions of land rights, the imposition of land rights which are used as the basis for land rights registration. In the perspective of a legal certainty theory, listing land is essential in order to obtain legal certainty over land ownership. The land that has been listed will avoid any act of arbitrariness. Kata Kunci: Registration, Land, Legal Certainty.
Copyright (c) 2022 Mohammad Firza Rokhmansyah
Penegakan Hukum Terhadap Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Dengan Konsep Tanggung Jawab Negara Bendera
The IUU Fishing law has not been effective so far. One of the reasons for the flag of the ship cannot be fully held accountable, let alone the involvement of the flag State in supporting or at least allowing its vessels to conduct IUU Fishing in other areas. The use of the principle of state responsibility can increase the optimization of fair law enforcement. Strict supervision of the flag state and the use of the principle of due dilligent became important to prevent boats and their fishermen from doing IUU Fishing. Normative legal research is used to see whether the principles used are appropriate by collecting related legal data and looking at their application to existing cases.
Etika Berpakaian di Dalam Iklan Menurut Perspektif Islam
Iklan secara hakikatnya merupakan salah satu strategi pemasaran untuk mendekatkan pengguna dengan penjual. Iklan juga merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menarik minat pelanggan agar barang dan produk yang dihasilkan penjual dapat dijual kepada pengguna. Namun, terdapat iklan yang dipaparkan tidak menepati syariat Islam dalam konteks berpakaian. Justeru, kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti etika dan peraturan berpakaian di dalam industri pengiklanan di Malaysia sama ada selari dengan perundangan Islam atau sebaliknya. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif menerusi instrument analisis kandungan dan ulasan literatur. Hasil kajian mendapati terdapat kelonggaran dalam kod etika dan peraturan pengiklanan berkaitan berpakaian di dalam pengiklanan. Oleh yang demikian, kajian mencadangkan agar dibuat penambahbaikan terhadap kod etika dan peraturan sedia ada. Kata kunci: Iklan, etika, berpakaian menutup aurat, peraturan garis panduan, industri pengiklanan.
Kedudukan Wali Nanggroe di Pemerintahan Aceh Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Lembaga Wali Nanggroe
Abstrack Lembaga Wali Nanggroe was formed with its function as a unifying forum for Aceh people. Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 explains the existence to acknowledge this institution. Lembaga Wali Nanggroe is a non-governmental institution which means it is neither an executive nor a legislative body. The authority stated in Undang Undang No 10 Tahun 2019 also includes executive and legislative branches so that the position of Lembaga Wali Nanggroe in the Aceh government is questionable. This study uses legal research methods. The position of the Wali Nanggroe in Indonesian government is limited to a costumary issues, Lembaga Wali Nanggroe is not allowed to take care of non customary issues such as politics. The authority of the Wali Nanggroe in the Aceh governance system is a customary institution that takes care of all Acehnese customary and specific interests, including providing input to the Aceh government because state life ini Aceh is inseparable from customary issues, including land, mining, accelerating development and related matters with the community that included in adat so Lembaga Wali Nanggroe takes care of the problem as parts of its authority. Keywords : Position, Lembaga Wali Nanggroe, Authority Abstrak Lembaga Wali Nanggroe dibentuk dengan fungsinya sebagai wadah pemersatu masyarakat Aceh. Untuk mengakui keberadaan lembaga wali nanggore ini maka Undang- undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 menjelaskan keberadaan lembaga ini. Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga non pemerintahan yang berarti bukan lembaga eksekutif maupun legislatif. Tapi kewenangannya yang disebutkan dalam UU No.10 Tahun 2019 juga mencakup kewenangan pihak eksekutif dan legislatif, sehingga sehingga yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana kedudukan lembaga wali nanggroe di pemerintahan Aceh? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Kedudukan Wali Nanggroe dalam pemerintahan Indonesia hanya sebatas lembaga adat yang mengurus permasalahan adat istiadat sehingga lembaga wali nanggroe tidak dibenarkan mengurus selain yang bukan masalah adat seperti politik. Kewenangan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh adalah lembaga adat yang mengurus segala kepentingan adat dan kekhususan Aceh, termasuk memberi masukan kepada pemerintah Aceh karena kehidupan bernegara di Aceh tidak terlepas dari permasalahan adat, termasuk pertanahan, pertambangan, dan percepatan pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, itu dimasukkan dalam adat sehingga lembaga wali nanggroe mengurus permasalahan itu sebagai suatu kewenangannya. Kata kunci: Kedudukan, Lembaga Wali Nanggoe, Kewenangan.
PertanggungJawaban Pidana Suap Terhadap Tindak Pidana yang Melibatkan Sektor Swasta
Kerugian yang ditimbulkan oleh pembayaran di sektor swasta tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak uang, tetapi juga menyebabkan kegagalan, meningkatkan kesalahan, memutar balik pengembangan, dan menghancurkan citra dan lingkungan bisnis publik pada tingkat skala penuh. Tentu saja, karena keseriusan akibat yang ditimbulkan, akhirnya disarankan agar negara-negara mengutuk pembayaran di sektor swasta. Bagaimanapun, sampai saat ini Indonesia belum mengklasifikasikan pembayaran di daerah swasta sebagai demonstrasi penjahat kekotoran. Oleh karena itu, setiap penyuapan di sektor swasta tidak dapat dituduh dengan Undang-Undang Pemusnahan Kekotoran Diri. Orang-orang normal sering kali bingung tentang bagaimana hukum umum Indonesia dapat menjebak penyuap di sektor swasta. Semua hal yang sama, tidak berarti bahwa membayar di sektor swasta tidak dapat dituntut di bawah peraturan Indonesia. Perangkat berbagai informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah informasi sebagai studi catatan dan tampilan tulisan, yang menjadi bilah logika dalam pemeriksaan ini adalah kepolisian, hipotesis kewajiban pidana dan hipotesis antisipasi perbuatan salah. Kata Kunci: Tindak Pidana, Suap Sektor Swasta, Korupsi.
Copyright (c) 2022 Muhammad Zulfikar Adhiguna
Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf’
Abstrak Penelitian ini berkonsentrasi pada Praktek Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar. Basasuluh ialah proses peminangan dan terdapat berbagai macam tahapan yang dilakukan calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, salah satunya ialah tahapan Babilangan atau perhitungan nama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar kecocokan antara kedua calon mempelai, serta memprediksi bagaimana kehidupan rumah tangga mereka kelak jika diikat dalam ikatan pernikahan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tradisi Babilangan pada suku Banjar ini secara mendalam agar mengetahui praktek Babilangan pada tradisi Basasuluh dalam komposisi kaidah Islam menurut presfektif ‘urf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Babilangan pada tradisi Basasuluh suku Banjar ini tergolong dalam ‘urf amali (fi’li) dari sudut pandang materi ‘urf , karena tradisi ini merupakan praktek dalam melaksanakan perhitungan nama calon pengantin yang berfokus pada sebuah praktek bukan perkataan, dan termasuk dalam ‘urf khaas (khusus) apabila ditinjau dari sudut pandang ruang lingkup ‘urf , hal ini karena tradisi ini hanya dilakukan oleh masyarakat suku Banjar dan apabila dari segi keabsahan ‘urf termasuk dalam’urf shahih. Hal ini karena mayoritas dalam pelaksanaan tradisi Basasuluh pada prosesi khitbah tidak bertentangan dengan hukum Islam, walaupun masih terdapat beberapa pengamalan dari tradisi ini yang sebaiknya ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan syirk kepada Allah SWT. Kata Kunci : Babilangan; Basasuluh; Suku Banjar; Khitbah; ‘Urf;
LGBT RUU KUHP dan Hak Asasi Manusia dalam Tinjauan Negara Hukum Pancasila
Legalitas Kelompok LGBT di Indonesia masih menjadi perdebatan apakah sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas, atau dibolehkan menurut hukum positif. Pandangan untuk memasukkan LGBT ke dalam unsur tindak pidana kesusilaan di RUU KUHP menjadi polemik terutama menyangkut aspek Hak Asasi Manusia dan Prinsip Negara Hukum Pancasila. Dengan pendekatan filsafat dan politik hukum, tulisan ini berusaha memaparkan bagaimana persoalan LGBT dilihat dari perspektif HAM dan Hukum berbasis Pancasila sebagai cita hukum nasional atau Rechtssidee. Menggunakan studi literatur, tulisan ini disusun melalui data sekunder meliputi: bahan hukum primer dan sekunder.
Copyright (c) 2022 Enggar Wijayanto, Vivi Yulia Putri
Sistem Perceraian Fast Track yang digunakan di Mahkamah Syariah Negeri Selangor membantu mempercepatkan penyelesaian permohonan cerai
Sistem Perceraian Fast Track yang digunakan di Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor di Malaysia telah dilaksanakan mulai tahun 2015 dapat memainkan peranan dalam menjimatkan masa dan memudahkan pasangan suami isteri yang terpaksa mengambil keputusan bercerai kerana tidak perlu menunggu lama untuk proses perceraian. Sebelum ini proses perceraian menghabiskan masa sehingga 90 hari walaupun suami isteri bersetuju untuk bercerai secara baik. Dengan adanya proses ini, kes dapat diselesaikan dengan lebih cepat iaitu dalam masa 6 jam sahaja. Sistem Fast Track ini merupakan idea para Hakim di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) demi untuk menyelesaikan kes-kes permohonan yang banyak tertumpuk kerana Negeri Selangor mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Justeru itu objektif kajian ini untuk menyoroti kajian lepas tentang keberkesanan sistem Fast Track ini. Kajian dibuat berbentuk kualitatif dengan mengambil pendekatan analisis data statistik dan dianalisi secara deskriptif dengan teori-teori Undang-Undang yang menjadi objek penelitian. Tinjauan literature dilakukan secara tematik dan hasil analisis mendapati Sistem Perceraian Fast Track ini telah mencapai objektif yang diinginkan oleh JAKESS.
Problems of Law Enforcement of Notary Code of Ethics in the Digital Era
The purpose of this study is to analyze the problems faced by Notaries in implementing the code of ethics in the digital era and what are the problems of law enforcement of the notary code of ethics in the digital era. This research is normative juridical research using statutory, conceptual, and case approaches and analyzed descriptively qualitatively. The results of the analysis show that the digitalization era which is dominated by social media platforms can be an opportunity for Notaries to simplify their performance, but on the other hand it also opens up new potential for Notaries to take actions that violate the Notary's code of ethics. That is why the existence of the Notary Supervisory Council is very necessary to really carry out supervision and action against notaries who violate the code of ethics. The problem that has been experienced in the context of law enforcement of the notary code of ethics is that so far MPM seems to work half-heartedly, so that many Notaries do not heed the warnings or sanctions given when they are found to have violated the Notary Code of Ethics. Keywords: Digital Era, Ethics Code, Law Enforcement Problems, Notary.
Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Hukum
Sumba Island holds a lot of local wisdom. One of the local wisdom is Piti Maranggangu. Piti Maranggangu is a catch / take in meetings that often occur in public places or public places, such as in traditional markets, places of customs activities (traditional parties), on the street, at home and even planted. The purpose of this study was to find out and understand Piti Maranggangu from the point of view of Customary Law and Law No. 1 of 1974 on marriage. The type of research used is socio-legal research with a research location in Sumba Island, East Nusa Tenggara. The results showed that Piti Mara interfered with a review of the principles of customary law that piti maranggangu practices are recognized in the sumba island community and is a form of honest exogamous mating mating system. Referred to as honest exogamy because the edited woman has been positioned as a surrogate in the clan. While Piti Maranggangu in the perspective of Law No. 1 of 1974 can be concluded that there are 2 (two) conditions violated in the marriage process, namely substantive conditions that there is no consent from the bride, then the age of the edited bride is underage (under 19 years). As a result of violating these substantive conditions, Piti Maranggangu can legally be void by law.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial
The mechanism in this world is accelerating, one of which is entertainment based on social media sites, here and there people get influence to cause offense problems. Virtual entertainment is a medium on the website that allows clients to talk to themselves and cooperate, collaborate, share, and talk to different clients. The law controls communication between people with the aim of preventing it from happening. What is meant by problem is the way of law enforcement against demonstrations or criminal hazards as indicated by the Criminal Code, and the second is the way to enforce the Threats Act by force in accordance with the Electronic Information Transactions Act. The exploration strategy used in this test is standardization which plans to find answers to the issues that arise in it. These checks are also subject to regulations in the guidelines and are appointed by the manufacturer. By regulation, the danger of brutality is addressed in Article 335 Paragraph (1) of the Criminal Code. The Law on Information and Electronic Transactions regulates various legal guarantees for activities that use the web as a medium, exchange and use of data. In Article 29 of Law Number 11 of 2008 concerning Threats Through Information Media and Electronic Transactions, these articles are interrelated. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Danger is a type of action that does not directly threaten or frighten someone so that it causes stress, and is awkward. savagery is that which worries something, is branded harshly.
Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Corruption is a crime that is categorized as an extraordinary crime, the eradication of which must also be carried out in an extraordinary or particular way (extraordinary measure). In handling corruption cases, of course, various operations are carried out, including what is known as the Hand Catching Operation with a wiretapping technique, the results of which can be used as evidence for corruption. Law enforcement officers in Indonesia, namely the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police and the Attorney General's Office, have the right to conduct wiretapping. However, in terms of its implementation, only the Corruption Eradication Commission can conduct wiretapping in terms of investigations. The efforts made by the Police and the Prosecutor's Office in dealing with Corruption Crimes will be maximized if the authority to conduct wiretapping is equated with the implementation of wiretapping carried out by the Corruption Eradication Commission. The type of research used is normative. The data used is secondary data obtained through library research or documentation and then analyzed by qualitative analysis..
Integrasi Sosial Masyarakat Golongan Miskin Di Perkotaan
The poor are seen as incapable and helpless people because poverty has become a culture for them. This situation is caused by structural constraints that are still shackled in the community. In the process of survival in society, each group is required to establish and develop social relationships based on the complexity of the interests of each group in order to create social integration. The condition of the poor living in urban areas is at the subsistence level and below subsistence. So that this triggers pressure that causes the poor to be in a disadvantaged position. In an effort to uphold justice to create a form of social integration in urban areas, an interconnected environment is needed. In the reality that is found, the life of the community between groups in urban areas has not yet occurred as a perfect assimilation. Imperfect assimilation results in problems that trigger inter-group conflicts, such as discrimination by various parties or groups against the poor who are powerless. This article discusses how the poor can be integrated with various aspects of life and urban groups in the existing reality.
Implementasi Bank Garansi dalam Kontrak Konstruksi antara Pemerintah dan Kontraktor di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu
This research is to find out how the implementation of the Bengkulu City Public Works and Spatial Planning Service towards the Bank Guarantee in the event of a default from the service provider and legal protection for the parties in the construction contract in the event of a default the bank guarantee does not fulfill its obligations. This type of re-search is empirical research using qualitative methods. Data was collected by means of interviews and literature study of secondary data. The results of this study indicate: (1). That the Implementation of the Bengkulu City Public Works and Spatial Planning Ser-vice has the right to make a guarantee disbursement due to a default by the service provider. (2). Legal Protection for Service Providers if the bank does not disburse the guar-antee, the service provider can file a lawsuit against the bank for unlawful acts. The pro-vider also suffers a loss because the Service Provider who is in default still compensates for the loss to the Service User.
Copyright (c) 2022 i gusti yesi triastiti
Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara
The Aceh Ulama Consultative Council (MPU) is a forum and organization where Muslim clerics and scholars in Aceh gather who are independent and have an equal position with the National Legislative Body in formulating their fatwas in the form of Qanun jinayat. The existence of Qanun Number 6 of 2014 concerning the law of jinayat has a positive impact on the development of the implementation of Islamic sharia in a kaffah manner in Aceh, because of the application and implementation of laws taken directly from the Koran. The purpose of this study was to determine the role of the Ulama Consultative Council in issuing laws for someone who violates the rules of jinayat law, starting from making laws, enacting and implementing jinayat laws. This research is a library research by taking material from books. And besides that, this research also uses a statute approach. The Ulema Consultative Assembly, especially in Aceh, is a place for legal interpretation, both for the community and for the government. With the MPU either in the province or in the district as a government assistant in setting legal policies and giving consideration to government policies. The MPU plays an active role in the government, either directly or indirectly, providing input, consideration and supervision to the government.
Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebelum adanya Ruu KUHP pada Ruu KUHP dan Sistem dari Negara Belanda
In the new KUHP bill, we are different from the old KUHP because the old KUHP still uses the Societas delinquere non potest principle, which means that corporations (legal entities) cannot commit criminal acts and cannot be held criminally accountable either. However, along with the development of the era with the number of cases involving corporations as perpetrators of criminal acts, the Criminal Code that we currently use has been revised, with the National Criminal Code Bill. The change is located in Article 45 paragraph 1 of the Draft Criminal Code, which states that corporations are criminal subjects. This research is normative juridical research that uses a Comparative Approach and a Statute Approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study are that the Draft Criminal Code and the Special Law have not regulated the criminal liability of corporations committed by the private sector. Where in the Netherlands these arrangements have been regulated in the Dutch Penal Code in Article 328ter paragraph (1) and Article 328ter paragraph (2).
Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia
This legal research aims to find the influence of legal politics in the change of cyber law in Indonesia. This legal research is normative law research. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. That the politics of law is the basis of the state, as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, paragraph 4. Until now, there are two cyber laws (UU ITE) that have been and are or are still valid in Indonesia. The change of Cyberlaw (UU ITE) occurs because of the influence of political law that becomes the basic policy that determines the direction, form, and content of the law that will be formed by the needs of the state at the time of the law is in force and the politics of the interests of the government at the time the law is in force.
Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Narkotika pada Lapas Kelas I Madiun
There are provisions concerning criminal sanctions in the implementation of criminal law. where there is a purpose of imposing criminal sanctions for convicted offenders. The purpose of the imposition of criminal sanctions should not be solely to encourage the existence of a retaliation. In this case the Correctional institution is one of the executors of the purpose of the penal system in the improvement system As stated in the legislation, a number of law enforcement efforts to ensure that inmates are punished to be aware of their mistakes, in order to correct themselves and will not repeat crimes as well as then they are acceptable to be returned by the community, actively participate in the development and live a fair living as a good citizen and responsible criminal law, accordingly on law regulations act No. 12 Of 1995 about correctional regulations to regulate all rights of inmates. In the first letter k section 14 of the Act (Act No. 12 of 1995) it says "Prisoners are entitled to parole". Likewise the rights of well-behaved inmates of narcotics justice. Following the current development of narcotic crimes is a complex crime, because narcotic crimes do perpetrators can become victims at once. Best coaching for inmates returning/integrating into society and not being electrically isolated with iron rods.
Copyright (c) 2022 Mochamad Fardhil Prismawan
Kajian Hukum Pencemaran Udara DKI Jakarta ditinjau Perbandingan Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Malaysia, dan Singapura
The progress of science and technology in Indonesia has an impact on several acts of environmental destruction, one of which is in DKI Jakarta. The need for management and control of all actions whose implementation has an impact on the balance of nature in accordance with environmental regulations. However, in its application it is still found that the actions taken are not appropriate and do not pay attention to the impact on the balance of nature. Where the purpose of the study is to determine the role of the state in environmental protection, and to compare the actions of air pollution in terms of the laws and regulations of Indonesia, Malaysia, and Singapore. The normative legal research method collected through literature study is in the form of secondary data, and the author makes a legal comparison between Indonesia, Malaysia, and Singapore. The results obtained, that all forms of environmental management and utilization must pay attention to the impact on nature, the three countries have implemented environmental regulations that are oriented towards environmental sustainability and balance.
Copyright (c) 2022 wahyu donri tinambunan
Urgence Of Combined Claims Of Default And Branch Of Contract In Civil Procedure Law
Lawsuits in civil law are divided into 2 (two) types, namely claims for breach of contract and lawsuits agains the law. In practice, many legal practitioners combine these 2 (two) basic claims in one lawsuit. This study uses a normative juridical method with the statue approach and case approach. The results of the study stated that a person is said be in default if he has fulfilled the achievements as stated in Article 1234 of Civil Code or as agreed then a person is considered to have committed an unlawful act if he fulfills the elements in 1365 of the Civil Code, and the party whose rights have been violated must prove that his rights have been violated and ask for compensation loss. Then in the doctrinal provisions, it is not permissible to mix up the claim for breach of contract as well as an act that violates the law, but if in formulating the posita it has been firmly separated between the fact of the act of default and the fact of the violating the law, then the merger is allowed. In addition, a default can at the same time lead to unlawful acts, as long as the fact is that it is afegault and the fact itself occurs outside the obligations required by the contract
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawa Umur
Children are a gift given by God Almighty, which we must protect and take care of because every child also has the right to live. The rise of cases of sexual harassment by adults against minors both in the school environment and in the public environment shows the lack of protection for children, and causes physical and psychological impacts that are directly felt by children as victims of sexual abuse. Sexual harassment of minors must be addressed with real action, and prevented as early as possible. Prevention can be done through sex education, not only from parents but also from other parties including schools. Protection measures. Children must be started as early as possible, so that later they can participate optimally for the development of the nation and the State, for that someone who commits his actions must be held accountable and punished according to what was done