JURNAL AL-IJTIMAIYYAH
ISSN 2654-5217 (p); 2461-0755 (e)
Vol. x, No. x, Januari-Juni/Juli-Desember Tahun: hlm-hlm DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v6i2.xxxx

PENDAMPINGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN PERSPEKTIF TAFSIR Al- QUR’AN SURAT AL-HUJURAT AYAT 11 DAN HAK ASASI MANUSIA

ABSTRACT
This article is related to guaranteeing the rights of every child from rampant bullying cases that occur in society. Children are very difficult to speak out against what they receive, because they are limited in terms of knowledge of the law and moreover they are in the grip of adults. Children who are victims of acts of violence will become perpetrators of violence themselves when they are adults if they are not accompanied or handled optimally. Although prohibition of bullying or violence has been explained and affirmed in the Qur'an or Human Rights Act, in reality there are still many cases of Peru or violence. This article aims as additional knowledge for the community to provide more assistance to children and can avoid bullying. In Surah Al-Hujurat verse 11, it is clearly explained that Allah SWT expressly forbids his actions to do wrong to others by criticizing or obliging his dignity. Human rights analysis Bullying against children is a disgraceful act that can eliminate a person's rights, because in Article 28b paragraph (2) of the 1945 Constitution, it is emphasized that every child has the right to live, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination.

Keywords: Accompaniment; Child Victim of bullying; Interpretation; Human Rights.

ABSTRAK

Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Vol. x, No. x, Januari-Juni/Juli-Desember Tahun xxxx

Artikel ini mendiskusikan terkait dengan jaminan atas hak-hak setiap anak dari maraknya kasus perundungan yang terjadi di masyarakat. Anak-anak sangat susah untuk bersuara menggugat apa yang mereka terima, hal tersebut dikarenakan mereka terbatas dalam hal pengetahuan terhadap hukum dan mereka berada dalam cengkraman orang dewasa. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan akan menjadi pelaku kekerasan itu sendiri ketika sudah dewasa jika tanpa ada pendampingan atau penanganan secara maksimal. Meski larangan perundungan atau kekerasan telah banyak dijelaskan dan ditegaskan dalam Al-Qur’an ataupun dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, namun dalam realitanya kasus perundungan atau kekerasan masih banyak terjadi. Artikel ini bertujuan sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat agar memberikan pendampingan lebih kepada anak dan bisa menghindari sikap perundungan kepada anak. Pada surat Al-Hujurat ayat 11 dengan tegas dijelaskan bahwa Allah SWT secara tegas melarang makhluknya untuk berbuat dzolim kepada yang lain dengan mencela maupun merendahkan harkat dan martabatnya. Berdasarkan analisis HAM perundungan terhadap anak merupakan perbuatan tercela yang dapat menghilangkan hak-hak seseorang, karena dalam pasal 28b ayat (2) UUD 1945, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.

Kata Kunci: Pendampingan; Anak Korban Perundungan; Tafsir; Hak Asasi Manusia. 

PENDAHULUAN
Perundungan terhadap anak merupakan perlakuan yang dilakukan  secara berulang-ulang terhadap fisik maupun mental kepada anak yang memiliki ketergantungan, berdasarkan hasrat belaka, melukai bagian badan yang tak terkendali, perkataan menjatuhkan dan perkataan tidak baik atau kekerasan seksual, hal ini seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang harusnya pada dasarnya memberikan perlindungan atau yang seharusnya memberikan ketenangan seperti orang tua atau pihak lain. Kekerasan kepada anak terjadi karena beberapa faktor pada diri anak itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu anak yang lahir dalam keadaan premature, kemudian anak yang memiliki penyakit yang kemudian penyakit tersebut mendatangkan masalah, toxic family  yang ada dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis sehingga mempengaruhi watak. 
Perundungan merupakan fenomena yang biasa disaksikan oleh anak sebagai cara menyelesaikan permasalahan. Hal tersebut memberikan pengertian bahwasannya anak kurang diberikan pemahaman terkait dengan penyelesaian permasalahan dengan cara yang baik. Di Indonesia sendiri KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) melansir ada 37.381 laporan kekerasan terhadap anak dan 2.473 untuk perundungan dalam dunia pendidikan dan sosial media dalam jangka waktu 9 tahun, dari tahun 2011 hingga 2019. Ai Maryati selaku anggota KPAI menyatakan dari hasil pengawasan  perlindungan anak pada tahun 2020 kasus terkait dengan human traficking dan eksploitasi anak mencapai angka 149 kasus dengan rincian, 28 kasus untuk anak korban perdagangan, 29 kasus prostitusi, 23 kasus ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial 
Anak), 54 kasus anak korban pekerja, 11 kasus anak korban adopsi ilegal, dan 4 kasus anak mucikari.
Penelitian mengenai perundungan pernah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Plan International dan International Center of Research on Womeni (IRCW) yang dilakukan pada tahun 2015. Totalnya, ada 84% anak di Indonesia yang mendapatkan tindak perundungan di lingkungan sekolah. Jumlah tersebut lebih besar jika menilik negara-negara lain yang berada  dikawasan Asia. Penelitian ini dilakukan di beberapa kawasan negara Asia seperti Kamboja, Nepal,  Vietnam, Pakistan dan Indonesia.
Dalam regulasi di negara Indonesia telah dijelaskan di beberapa Undang-Undang mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu yang tertuang pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan pada undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak supaya dapat tetap hidup, berkembang, tumbuh, dan dapat ikut andil secara maksimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan maupun  diskriminasi. 
Pada pasal tersebut secara tegas telah dijelaskan bahwa seorang anak mempunyai hak untuk memperoleh sebuah perlindungan dari tindak perundungan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak. Jika dilihat dari kasus yang telah dipaparkan diatas dirasa pihak sekolah kurang memberikan perhatian kepada siswa, sehingga kasus kekerasan maupun perundungan yang terjadi tidak bisa dipungkiri dan berakhir dengan kekerasan yang diterima oleh korban.
Selain yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahannya atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Pasal 281 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berisi tentang hak fundamental bagi setiap orang, dalam pasal tersebut dipaparkan secara tegas bahwasannya setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan kekerasan atau disiksa, hak kebebeasan berpikir dan hati nurani, hak untuk memilih agama, hak untuk mendapatkan kebebasan dirinya atau tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu dihadapan hukum yang berlaku maupun di pengadilan dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku meskipun surut. Hak-hak tersebut tidak lain adalah hak asasi manusia yang mana tidak bisa dikurangi dalam segala situasi yang terjadi. Setiap orang memiliki hak untuk tidak mendapat tindakan yang sifatnya diskriminatif. Perlindungan , pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia  adalah proses yang  wajib diemban oleh negara khususnya pemerintah yang diberikan kewenangan.
Dalam ajaran agama Islam juga telah dijelaskan mengenai perilaku baik biasa disebut dengan akhlaq, akhlaq adalah tindakan yang berasal dari dalam diri manusia yang telah menjadi satu dengan kepribadian. Di dalam Islam akhlaq dibagi menjadi dua, yaitu akhlaq baik dan akhlaq tercela. Akhlaq tercela atau dalam Islam di katakan Akhlaq Madhmumah adalah segala perbuatan atau perkataan manusia yang mengakibatkan sebuah kerusakan dan kehancuan diri pun dapat merugikan orang lain disekitarnya.
Hal tersebut di tegaskan dalam Al-Qur’an yang mana Allah SWT pun tidak menyukai hal tersebut, seperti dalam potongan surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Hujurat [49]: 11).
Ayat diatas memiliki penjelasan bahwasannya seseorang dilarang untuk menghina dan merendahkan orang lain, karena tidak bisa dikatakan bahwa orang yang menghina itu lebih baik dari yang di hina. Dalam ayat tersebut jelas adanya bahwa Allah SWT secara tegas melarang makhluknya untuk berbuat dzolim kepada yang lain. Hal-hal semacam itu muncul dalam pembahasan yang lebih terperinci dalam ajaran Islam yaitu maqashid syari’ah. Maqashid syari’ah memiliki peranan penting dalam hukum Islam.

Inti yang terdapat pada maqashid syari’ah adalah kemaslahatan karena setiap hukum Islam yang di turunkan untuk umat manusia pasti memiliki maksud disyari’at-kannya sebuah hukum Islam. Dengan demikian maqasid syari’ah memiliki taaluq atau hubungan dengan kemaslahatan manusia yang berdasar pada kemaslahatannnya. 
Perundungan anak sangat bertolak belakang dengan salah satu konsep maqasid syari’ah yang sifatnya dhoruriyat (inti) yaitu hifdz nasl (menjaga keturunan) dan hifdz nafs (perlindungan jiwa) karena dalam konsep tersebut dijelaskna bahwa setiap orang yang lahir wajib mendapatkan haknya sebagai manusia. Hak-hak tersebut antara lain adalah mendapatkan perlindungan sebagai manusia. Memberikan perlindungan kepada anak adalah salah satu upaya untuk menjaga garis keturunan untuk tumbuh menjadi generasi yang diinginkan.
Seorang muslim seyogyanya tidak melakukan akhlaq madhmumah karena hal tersebut dapat mengakibatkan sebuah kerugian terhadap diri sendiri maupun kerugian untuk orang lain. Untuk dirinya sendiri, seorang yang melakukan akhlaq madhmumah akan dikenal sebagai orang yang fasik atau buruk perbuatannya. Sedangkan untuk orang lain, akhlaq madhmumah dapat menyebabkan gangguan mental dan jiwa karena mendapatkan hinaan dan cacian.
Tujuan dari artikel ini yaitu untuk menganalisis mengenai pendampingan anak korban perundungan berdasarkan hukum ajaran Islam yang tertulis dalam Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 11 dan untuk menganalisis pendampingan anak korban perundungan perspektif hukum positif Indonesia yang sudah dijelaskan dalam Hak Asasi Manusia.
PEMBAHASAN
1.	Perundungan
Perundungan atau kekerasan dapat disimpulkan sebagai sebuah tindak kriminal, penghilangan hak, perlakuan tidak terpuji atau perilaku tidak layak yang dapat memberikan akibat buruk dan kerugian baik secara fisik maupun psikologis yang pelakunya melakukan hal tersebut secara individu atau berkelompok..
Kekerasan  terhadap anak merupakan perlakuan yang dilakukan  secara berulang-ulang terhadap fisik maupun mental kepada anak yang memiliki ketergantungan, berdasarkan hasrat belaka, melukai bagian badan yang tak terkendali, perkataan menjatuhkan dan perkataan tidak baik permanen atau kekerasan seksual, hal ini kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi atau yang seharusnya memberikan ketenangan seperti orang tua atau kerabat.
Kekerasan yang terjadi pada anak disebabkan oleh berbagai faktor yang berpeluang menjadikan seseorang melakukan kekerasan. Faktor penyebab terjadinya perundungan terhadap anak sebenarnya dapat dikaji dalam tiga kemungkinan, yaitu:
Pertama, dari segi situasi atau kondisi anak itu sendiri. Perundungan yang terjadi pada anak disebabkan beberapa faktor yang terjadi pada diri anak itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu anak yang lahir dalam keadaan premature, kemudian anak yang memiliki penyakit yang kemudian penyakit tersebut mendatangkan masalah, toxic family  yang ada dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis sehingga mempengaruhi watak, terjadinya kehamilan atau adanya faktor yang menyulitkan ketika melahirkan , anak yang lahir tanpa keingin dari orangtua anak tersebut, anak yang memiliki kecacatan secara fisik ataupun kecatatan secara mental, anak yang memiliki kepribadian yang sulit untuk diatur , dan anak yang memiliki kebutuhan khusus.
Kedua, dari segi orang tua, seperti : tindakan orang tua terhadap anaknya ketika masih kecil, tidak memiliki pekerjaan atau pemasukan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan, pecandu obat-obatan terlarang atau peminum minuman keras atau minuman mengandung alkohol, dikucilkan oleh masyarakat, tidak memiliki banyak waktu yang bisa dihabiskan bersama keluarga, memiliki kepribadian labil, mengalami gangguan mental, sering mengalami gangguan kepribadian atau emosional yang kurang terkontrol, menjadi orangtua dalam kurun usia yang terbilang muda.
Ketiga, dari segi lingkungan contohnya seperti: keluarga yang berada pada kondisi kekurangan dan mendapatkan tekanan materi yang tinggi, kondisi ekonomi yang rendah, pola fikir masyarakat yang menyatakan jika anak merupakan milik orangtua secara menyeluruh, maka para orangtua akan berharap berlebih pada anak, rendahnya status orangtua, menggunakan sistem patriarki dalam keluarga, dan pola tindak masyarakat yang terlalu individualis.

2.	Pendampingan Anak Korban Perundungan
Terdapat banyak cara untuk memberikan dampingan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perundungan atau bulliying . Bulliying sendiri merupakan macam-macam perilaku tidak terpuji seperti pemaksaan yang dilakukan secara psikis maupun non psikis terhadap seseorang atau sekelompok orang. 

Pelaku bulliying yang biasa disebut bully bisa berupa individu maupun kelompok juga. Bully melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain karena merasa dirinya memiliki kekuatan dan kekuasaan yang mana dia juga merasa bahwa seorang yang dibully tidak memiliki apa yang dia miliki.
Pada pasal 281 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berisi tentang hak fundamental bagi setiap orang, dalam pasal tersebut dipaparkan secara tegas bahwasannya setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan hak kebebasan berpedapat dan hati nurani, hak untuk memilih agama, hak untuk berlaku seacara bebas atau tidak diperbudak, hak untuk dinilai sebagai individu dihadapan hukum ataupun pengadilan dan hak untuk tidak mendapatkan tuntutan atas dasar hukum yang berlaku meskipun surut.
Hak yang dimaksud adalah hak asasi manusia yang mana tidak bisa dirubah pun dikurangi dalam segala situasi yang terjadi. Setiap individu memiliki hak untuk bebas dari tindakan yang sifatnya diskriminatif . Perlindungan , pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia  adalah proses yang diemban oleh negara khususnya pemerintah tang diberi kewenangan dalam hal tersebut. 
Bullying verbal adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berupa intimidasi atau cacian yang disalurkan melalui perkataan terhadap korban. Intimidasi ini berupa julukan yang buruk, celaan, penghinan, fitnah, teror dan pernyataan-pernyataan yang bisa menjadikan seorang merasa dirinya down atau kehilangan kepercayaan diri. Di dalam Al-Qur’an perilaku baik biasa disebut dengan akhlaq, akhlaq adalah tindakan yang berasal dari dalam diri manusia yang telah menjadi satu dengan kepribadian. Di dalam Islam akhlaq dibagi menjadi dua, yaitu akhlaq baik dan akhlaq tercela. Akhlaq tercela atau dalam Islam di katakan Akhlaq Madhmumah adalah segala perbuatan atau perkataan manusia yang mengakibatkan sebuah kerusakan dan kehancuan diri pun dapat merugikan orang lain disekitarnya. 
Sedangkan Bulliying Non-Verbal adalah perundungan yang dilakukan melalui kontak fisik, yang mana hal tersebut terjadi karena pelaku merasa memiliki kekuatan  yang tidak dimiliki oleh korban. perundungan ini berdampak pada kesehatan korban baik fisik atau psikis. Perundungan ini lebih spesifik dilakukan menciderai korban. Dampak dari perundungan ini adalah anak korban akan merasa depresi, merasa dirinya lemah, merasa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dan yang paling parah adalah ketika anak korban terkena gangguan mental. 
Bulliying  verbal adalah  tindak perundungan yang paling mudah dilakukan, bahkan menjadi awal untuk lanjut pada tingkatan bulliying selanjutnya. Perundungan verbal ini menjadi lebih mudah dilakukan karena si pelaku tidak akan mendapatkan hukuman karena tidak ada bukti jika si pelaku telah melakukan hal tersebut.
Proses pendampingan anak korban perundungan verbal maupun non-verbal bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satu caranya adalah dengan konseling, terapi dan mediasi. Konseling merupakan terapi yang ditujukan untuk memberikan stimun dan menyusun ulang kepribadian korban perundungan, yaitu termasuk dalam pengobatan gangguan mental yang kurang terkontrol, adaptasi diri dengan lingkungan, mendapatkan kembali kepercayaan diri, meminimalisir rasa gelisah, cemas dan penghapusan perilaku yang sifatnya maladaptif atau perilaku yang bereaksi dengan rangsangan yang terjadi dan memberikan pemahaman terkait dengan perilaku adaptif.
Pendampingan anak korban perundungan bisa dilakukan dengan menerapkan dua metode, yaitu metode litigasi atau dengan metode non litigasi, yaitu: Pertama, Pendampingan Anak Korban Perundungan Secara Litigasi. Pendampingan anak korban perundungan dapat dilakukan dengan menggunakan jalan hukum, pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh peradilan pidana anak. Sesuai dengan yang telah tertera pada pasal 10 dan 15 UU No. 4 Tahun 2004, peradilan anak merupakan spesialisasinya dan dirubah di bawah pengadilan Negeri. Sedangkan peradilan anak sendiri diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997. 
Anak korban dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada peradilan anak melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)  yang kemudian LSM melaporkannya kepada peradilan pidana anak dan kemudian hakim mencerna kebenaran kejadian yang menimpa korban, kemudian hakim mempertimbangkan dengan memberikan argumennya terkait dengan kejadian tersebut dan mensinambungkan dengan hukum yang masih berlaku untuk kemudian memaparkan hasil kesimpulan dan menjelaskan keputusan terhadap permasalahan yang terjadi.
Pendampingan anak korban yang dilakukan melalui jalur litigasi harus tetap memperhatikan asas-asas yang telah diteteapkan, asas-asas tersebut antara lain: (1) pasal 1 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang pengadilan anak menegaskan bahwa anak yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak harus sesuai dengan syarat liminatif, yaitu orang (anak) yang minimal berusia 8 (delapan) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum tercatat pernah kawin. (2) Pembatasan ruang lingkup masalah, pengadilan anak hanya menyangkuit perkara anak diluar kebiasaan (nakal) dan pengadilan anak hanya memiliki kewenangan memeriksa perkara pidana saja, diluar perkara pidana pengadilan anak tidak memiliki wewenang. Hal tersebut tertuang dalam pasal 21 Undang-Undang pengadilan anak.
(3) Perkara yang dilakukan oleh anak hanya bisa ditangani oleh pejabat khusus anak, yaitu penyidik anak, penuntut anak dan hakim anak. (4) Undang-Undang pengadilan mengakui keberadaan tokoh agama atau pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan relawan pekerja sosial. Pembimbing kemasyarakatan memiliki penan penting dalam tatanan sosial, sebagai contohnya pembimibing kemasyarakatan memberikan edukasi terkait hal apapun yang berhubungan dengan masyarakat untuk lebih mengenalkan dan memahamkan suatu permasalahan kepada masyarakat. (5) Pemeriksaan perkara dilakukan secara kekeluargaan, oleh karenanya penuntut hukum, penasihat hukum dan hakim tidak menggunakan toga seperti biasanya dilakukan ketik memeriksa perkara orang dewasa. (6) Keharusan pemecahan berkas perkara (splitsing). Seorang anak tidak diperbolehkan melakukan kekerasan dengan orang dewasa, baik sipil maupun militer. Jika anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa maka anak akan diadili dalam pengadilan biasa, jika  tindak pidana bersama orang yang berstatus militer maka akan diadili dalam pengadilan militer.
(7) Pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup. Hal tersbut untuk memberikan ruang privasi terhadap pelaku maupun korban. Acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan tidak terbuka untuk umum (tertutup), namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka, hal tersebut diatur pada pasal 153 ayat (3) KUHAP dan pasal 57 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997. (8) Pemeriksaan dilakukan oleh satu hakim atau hakim tunggal baik pada tingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi. Setelah menganalisis kejadian peristiwa kemudian tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan sulitnya pembuktian, maka pemeriksaan dilakukan oleh hakim majlis, hal tersebut diatur dalam pasal 11 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997. (9) Masa penahanan lebih singkat. Pemberlakuan hukuman yang diperuntukan untuk anak diringankan atau tidak disamakan dengan masa penahanan KUHAP. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada anak, karena dengan memberikan keringanan, tidak akan mempengaruhi perkembangan baik fisik maupun mental. Hal tersebut diatur dalam pasal 22-23 UU No. 3 Tahun 1997.  
Kedua, Pendampingan Anak Korban Perundungan Non Litigasi. Pendampingan anak korban perundungan non litigasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh ahli kepada anak korban perundungan guna memberikan stimulus baik secara psikis maupun mental di luar ranah hukum, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam metode tersebut:
a.	Konseling. 
Konseling  Memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu: Pertama, Kesehatan mental positif. Konseling bertujuan untuk mendapatkan emosi dan mental sehat hal tersebut diungkapkan oleh konselor yang berkecondongan afektif. ketika mental sehat terbentuk maka anak memiliki penyesuaian, integrasi, dan penilaian positif terhadap orang lain. Kedua, Keefektifan pribadi. Individu yang dapat menhalankan dan menyinkronkan dirinya dengan cita-citanya, memaksimalkan waktu dan tenaga dan mampu memberikan tanggung jawab baik secara ekonomi, psikologi, maupun fisik. Ketiga, Pembuatan keputusan. Menyampaikan sebuah keputusan mengenai hal-hal yang sifatnya urgen bagi seorang konseling. Seorang anak belajar memprediksi konsekuensi atau resiko yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan pengorbanan diri sendiri, waktu, tenaga, maupun materi. Keempat, Perubahan tingkah laku.
b.	Terapi
Cara yang selanjutnya adalah dengan terapi. Asal muasal kata terapi dianut dari bahasa Yunani, yaitu therapeia yang memiliki arti menyembuhkan. Secara umum psikoterapi memiliki pengertian memberikan penyembuhan seacara fisik dan psikis. Konseling dan psikoterapi adalah sebuah bidang keilmuan dan tata cara pelaksanaan yang berbeda, akan tetapi keduanya sama-sama menggunakan metode teoritik yang sama.
Psikoterapis lebih memfokuskan cara pengungkapan bermacam-macam pengaruh ketidaksadaran secara mendetail dan memiliki rentan waktu yang lebih lama, sedangkan konseling lebih berhubungan dengan tindakan-tindakan yang sifatnya non medis, contohnya melakukan  konseling di perguruan tinggi.

Terdapat  beberapa macam cara dalam terapi, diantaranya yaitu: Pertama, Terapi Modalitas. Terapi modalitas dijelaskan sebagai sebuah cara atau teknik terapi dengan melakukan penyesuaian secara terperinci yang mengacu pada inti teori menurut penuturan Perko dan Kreigh. Kedua, Terapi Kognitif. Terapi yang khususnya memiliki masalah dalam berhubungan dengan orang lain. Terapi ini sifatnya sebagai pembantu, mengatasi gangguan mental dengan lebih baik, mengurangi rasa takut terhadap suatu hal dan mengembalikan  kepercayaan dirinya.
Ketiga, Terapi Seni. Terapi seni bertugas sebagai landasan yang menghubungkan antara pengetahuan dunia kecerdasan pasien atau korban dengan dunia fiksi. Keempat, Terapi Kerja. Terapi yang menghubungkan segala macam tindakan dan mendapatkan hasil terapi secara maksimal. Kelima, Terapi Kelompok dan Terapi Lingkungan. Terapi kelompok merupakan suatu cara psikoterapi yang dilakukan oleh beberapa orang pasien dan mendapatkan arahan dari satu atau lebih terapis. Sedangkan yang dimaksud dengan terapi lingkungan adalah jenis terapi yang dilakukan dengan sedikit merubah tatanan keadaan sosial anak korban ataupun kelompok.
Keenam, Terapi Perilaku. Terapi perilaku merupakan terapi yang lebih mengedepankan pentingnya pemahaman yang hubungannya dengan tindakan yang diterima oleh anak korban, dengan emnggunakan terapi ini anak akan lebih mudah untuk memahami kondisi yang diterima, sehingga anak korban perundungan dapat lebih cepat untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan yang mungkin dapat menjadikannya depresi.  Ketujuh, Terapi Komplementer. Terapi komplementer adalah sebuah terapi yang lebih berkaitan dengan medis atau pengobatan tradisional seperti: aromaterapi, hipnoterapi, meditasi, tai chi, yoga, ayurveda dan terapi dengan binatang, terapi ini digunakan kepada anak korban yang menerima perundungan secara fisik atau mental, untuk membangun kembali kesehatan fisik ataupun mental. 
c.	Mediasi 
Cara selanjutnya adalah dengan mediasi. Mediasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan jalan tengah, dimana para pihak yang bermasalah mewakilkan permasalahan tersebut kepada seseorang yang bertugas untuk mengatur jalannya diskusi antara dua pihak atau lebih yang bermasalah atau biasa disebut mediator untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua orang yang bermasalah, dengan tanpa membayar biaya yang terlalu banyak, namun tetap efektif dan hasil kesimpulannya dapat diterima atau telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bermasalah dengan ikhlas.
Mediasi pada dasarnya merupakan iktikad baik yang dimiliki oleh pesengketa untuk menyelesaiakan permasalahan, dimana para pesengketa menjelaskan argumen masing-masing dan kemudian diberikan jalan tengah oleh mediator untuk memutuskan agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan cara ini mediator akan menyampaikan penyelesaian yang dapat diterima bagi kedua belah pihak yang mana hal tersebut tidak dapat didapatkan dalam sebuah peradilan atau penyelesaian permasalahan diluar lingkup pengadilan, namun pesengketa mendapatkan hasil penyelesaian yang saling menguntungkan. Mediasi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan bantuan mediator. Peran mediator tersebut adalah membantu para pihak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan  yang disengketakan dan menyelesaikannya.
Mediasi memiliki empat macam cara untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu: Pertama, Model Penyelesaian. Kemahiran pada bidang yang sedang disengketakan merupakan keunggulan yang didapatkan dengan menggunakan model ini. Fokus yang ada pada metode penyelesaian ini adalah penyelesaian permasalahan namun tidak berfokus pada kepentingan, dalam model ini yang ditekankan adalah selesaianya permasalahan dan tidak terpaku pada hasil kesepakatan, sehingga penyelesaian permasalahan menjadi lebih cepat. Kelemahan yang dimiliki oleh metode ini adalah pesengketa akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan dari penyelesaian permasalahan yang sedang dijalani, karena model ini hanya menyelesaikan kejadian permasalahannya saja tidak menimbang hasil kesepakatan. 
Kedua, Model Fasilitasi. Yang perlu digaris bawahi pada metode ini adalah dalam metode ini mediator tidak harus ahli pada bidang yang sedang disengketakan, mediator biasa bisa menjadi pihak ketiga yang akan membantu menyelesaiakan permasalahan jika menggunakan model ini. Dalam metode ini yang dibutuhkan adalah tekhnik mediasi yang dimiliki oleh mediator, jadi penyelesaian permasalahan mengginakan tekhnik yang dimiliki oleh mediator penyelesaian permasalahan. Kelebihan dari model ini adalah ketika sengketa telah usai kedua belah pihak akan mendapatkan hasil memuaskan, karena yang diutamakan jika menggunakan model ini adalah kepentingannya bukan sekadar menyelesaikan hal yang disengketakan dan pesengketa akan mendapatkan hasil kesepakatan bersama. Sedangkan kelemahan yang ada pada model ini adalah waktu yang dbutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan relatif lebih lama karena  metode ini lebih mengedepankan kepentingan pesengketa.
Ketiga, Therapeutic. Yang diharapkan pada metode ini adalah terbentuknya hubungan baik antara pesengketa setelah terjadinya penyelesaian permasalahan yang terjadi. Metode ini lebih efektif digunakan dalam permasalahan family dispute (kasus keluarga) karena keluarga cenderung ingin menyelesaiakan permasalahan dengan baik-baik dengan mendapatkan hasil yang saling menguntungkan sehingga tidak timbul permasalahan seteleah terjadinya mediasi.
Keempat, Evaluative. Pesengketa datang dan mengharapkan mediator untuk memberikan penyelesaian terkait dengan siapa yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan. Metode ini lebih menekankan kepada hak dan kewajiban, pesengketa datang dan ingin mengetahui siapa pemenang ataupun yang kalah dalam proses mediasi. Mediator yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan ini pun biasanya ahli pada salah satu bidang yang sedang disengketakan atau ahli dalam ranah hukum, karena proses yang digunakan merupakan hak dan batasan penyelesaian sengketa yang mirip. Mediator yang mengatasi permasalahan ini lebih aktif dalam memberikan konsultasi hukum dalam  proses mediasi, namun juga menjadi sebuah wadah yang mana pesengketa hadir dan ada kadar keputusan dari mediator atau penyelesaian yang ditawarkan oleh mediator. Kelemahan dari model ini adalah pesengketa tidak akan mendapatkan hasil sama rata atau mendapatkan satu hasil yang sama untuk kedua belah pihak karena hasil dari menggunakan metode ini adalah menentukan pemenang dan menentukan yang kalah. 

1.	
3.	Analisis Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Hak Asasi Manusia
Pengertian dari perundungan sangat beragam dari beberapa tokoh maupun lembaga. Menurut Komnas HAM, perundungan adalah suatu bentuk kekerasan yang tergolong dalam kekerasan fisik dan psikologis yang jangkanya bisa panjang. Pelaku dari perundungan bisa dilakukan oleh individu maupun kelompok, sedangkan korban mayoritas adalah seseorang yang dianggap lebih lemah dari si pelaku. Akibat dari perundungan juga bisa fatal pada korban, salah satunya yaitu bisa menyebabkan trauma atau depresi dan untuk jangka panjang seorang korban bisa menjadi pelaku perundungan di masa mendatang. 
Kekerasan  terhadap anak merupakan perlakuan yang dilakukan  terus-menerus terhadap kesehatan fisik maupun mental anak yang memiliki ketergantungan, berdasarkan hasrat belaka, melukai bagian badan yang tak terkendali, perkataan menjatuhkan dan perkataan tidak baik atau kekerasan seksual, hal ini biasa dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan perlindungan atau yang seharusnya memberikan ketenangan seperti orang tua atau pihak lain.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan pada asal 1 ayat 1 bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang merekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan sesuatu yang wajib untuk dihormati, pun dijunjung tinggi dan mendapat perlindungan dari negara, hukum, pemerintah yang diberikan kewenangan, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya. Kemudian pada ayat 4 ditegaskan yang dimaksud dengan penyiksaan atau perundungan merupakan segala tindakan yang dilakukan kepada seseorang dengan sengaja pun mengakibatkan rasa sakit baik secara jasmani maupun rohani untuk mendapatkan pengakuan dari pihak korban atas dasar penghukuman karena telah melakukan sebuah perbuatan. 
Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa pelanggaran terkait dengan perundungan merupakan pelanggaran berat yang jika dilakukan secara berlebihan  dapat mencabut atau menghilangkan hak seseorang bahkan dapat menghilangkan nyawa. Hal tersebut juga didasadarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B Ayat 2 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan sejak dilahirkan, oleh karenanya hak tersebut harus dipenuhi baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Jika terdapat perundungan meskipun itu didalam keluarga, maka orang yang melakukan tindak perundungan terhadap anak korban harus menerima sanksi yang telah ditetapkan di Negara Indonesia. Perundungan terhadap individu manusia adalah sebuah tindak pidana yang melanggar prinsip Hak Asasi Manusia.
Perlindungan terhadap perundungan kepada anak harusnya juga dijamin oleh negara yaitu pemerintah. Salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap penanggulangan kasus perundungan yaitu dengan memberikan seorang konselor kepada anak korban perundungan karena kasus perundungan biasanya lebih menyerang kepada kesehatan mental seorang anak. Apabila anak yang menjadi korban perundungan mendapatkan konselor maka seorang konselor akan selalu mendampingi dan memberikan penguatan terkait dengan kesehatan mentalnya, sehingga anak korban perundungan masih bisa bersosialisasi dengan lingkungan tanpa ada rasa trauma.
Pasal 4 menyebutkan bahwa semua orang ber hak untuk tetap hidup, hak untuk tidak mendapatkan siksaan, hak kemerdekaan individu, pikiran dan hati nurani, hak bebas menganut agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai insan seutuhnya dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Hal tersebut menyiratkan penjelasan bahwa seorang anak tidak boleh mendapatkan perundungan, karena perundungan adalah salah satu tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia.  
 Hal tersebut dikuatkan pada pasal 5 ayat (3)  yang menjelaskan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang mempunyai peluang mendapat perundungan berhak mendapatkan tindakan lebih lanjut dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususan. Hal tersebut dapat diartikan bahwasanya kelompok masyarakat yang rentan (rentan mendapat perlakuan tindak kekerasan atau perundungan) layak atau berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara.  Pendampingan anak korban perundungan menurut undang-undang no 39 tahun 1999 yaitu dengan mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari Negara.
Hal yang harus ditegakkan ketika adanya kasus perundungan kepada seorang anak yaitu dengan memberikan hukuman pada pelaku yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pelaku dari perundungan memang bervariasi, apabila pelaku adalah seorang anak-anak maka anak tersebut bisa diberikan hukuman yang sesuai dengan usianya karena mental seorang anak berbeda dengan orang yang dewasa.

Jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara tergolong sebagai pendampingan yang diberikan negara kepada anak korban perundungan. Hakikat dari pendampingan memang tidak hanya diberikan oleh keluarga maupun organisasi perlindungan pada anak, namun negara sebagai pemangku dari rakyat juga sangat diharapkan dalam tugas dan peran sebagai pendamping anak korban perundungan.
4.	Analisis Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 11
Kandungan dalam surat Al-Hujurat menjelaskan etika, akhlak, dan tata krama. Tata krama terhadap Allah SWT, tata krama terhadap Nabi Muhammad SAW, dan tata krama terhadap sesama muslim maupun non muslim. Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang seyogyanya berbuat baik terhadap sesama makhluk. Tujuan diturunkannya surat Al-Hujurat adalah jelas untuk memberikan pendidikan terhadap setiap muslim bagaimana cara berinteraksi atau beribadah yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri maupun orang lain, yang mana akhlak atau perilaku tidak hanya berlaku dalam konteks lahiriyah, namun juga berkaitan dengan batiniyah atau hati sebagaimana seyogyanya seorang menjaga perkataan agar tidak menyakiti hati setiap orang yang berinteraksi dengan kita.
Asbabun Nuzul atau keterangan terkait dengan peristiwa maupun sebab-sebab di turunkan nya Ayat Al-Qur’an yang menjabarkan sanksi atas suatu peristiwa adalah berkaitan dengan ucapan olokan yang diucapkan oleh Tsabit ibn Qais salah satu sahabat Nabi SAW yang memiliki kekurangan dalam hal pendengaran. Pada saat itu sahabat Tsabit berjalan melangkahi beberapa sahabat untuk duduk di dekat Nabi supaya dapat mendengarkan wejangan dari Nabi SAW. Ketika sahabat Tsabit melangakah kemudian ada seorang sahabat menegurnya, namun sahabat Tsabit marah pun dengan memaki dengan mengatakan jika dia yakni si penegur adalah salah satu anak dari perempuan yang memiliki aib, si penegur merasa bahwa dia merasa dijatuhkan harga dirinya, kemudian turunlah ayat ini.   
Dalam tafsir Al-Misbah kalimatيسخر   pada ayat 11 memiliki makna mengolok-olok, Quraiys Shihab mengartikan يسخر bukan hanya sekedar mengolok-olok namun lebih menekankan pada menertawakan yang bersangkutan  dengan menyebutkan kekurangan atau aib pihak lain yang bertujuan untuk merendahkan harga dirinya, baik dengan perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Ibnu asyhur menjelaskan bahwa olokan yang dimaksud adalah olokan yang langsung diucapkan dihadapan yang bersangkutan, baik dengan isyarat, bibir, tangan ataupun ucapan yang dapat diterima sebagai olokan atau hinaan.
Pada kalimat عسى ان يكونوا خيرا منهم  (bisa jadi mereka yang dihina itu jauh lebih baik dari mereka yang menghina) hal tersbut memberikan pengertian terkait dengan perbedaan tolak ukur manusia dengan Allah, Allah menjelaskan bahwa bisa jadi yang mengolok lebih baik dari yang diolok dan jelas jika manusia menggunakan tolak ukur yang diberikan oleh Allah maka niscaya seseorang tidak akan pernah menghina atau mengejek sesama manusia. Pada sepenggal kalimat dari ayat 11 tersebut Allah telah memberikan pendampingan berupa perlindungan terhadap seluruh makhluk manusia, yakni dengan memberikan  tolak ukur dalam menjalankan kehidupannya sebagai makhluk, tolak ukur dalam pengertian bahwasannya Allah secara tegas menjelaskan tidak diperkenankan seseorang menilai seseorang yang lain dengan sebelah mata (menghina) karena belum tentu yang menghina lebih baik dari yang dihina. 
Pada kalimat تنبزوا  (memanggil dengan gelar yang buruk), makna yang terkandung dalam kalimah tanabazu memberikan arti bahwa memanggil seseorang dengan memberikan laqob atau memberikan sebutan yang buruk adalah suatu akhlak yang tercela, karena hal tersebut dapat menjadikan beban mental terhadap seseorang yang diberikan gelar tersebut bahkan dapat mengakibatkan gangguan terhadap jiwanya. Pendampingan menurut tafsir Al-Misbah surat Al-Hujurat ayat 11 yaitu lebih ditekankan dalam pendampingan secara verbal dengan memberikan pemahaman terkait dengan tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap orang lain, bahwa seseorang tidak diperkenankan memberikan penilaian negatif terhadap orang yang lebih lemah dibanding dirinya. 
Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi Imam Ahmad Mustofa Al-Maraghi menjelaskan kata mencela dirimu sendiri adalah ketika seorang menghina sesama mukmin maka dia sama saja dengan menghinaa dirinya sendiri, karena sesama orang mukmin adalah satu kesatuan tubuh. Kata jangan mencela  dalam penggalan ayat tersebut dairtikan sebagai  panggilan tercela terhadap kaum mukmin dengan panggilan seperti: wahai orang fasik atau wahai orang kafir.

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa seyogyanya seseorang dari kalian janganlah mengolok orang lain baik dengan alasan bahwa dia lebih hina dari kalian maupun dia memiliki kecacatan fisik atau karena ketidak lancaran berbicara, karena dengan demikian kalian sama saja dengan menganiyaya atau menghina diri sendiri. Pada penggalan ayat tersebut disebutkan anfusakaum yang memberikan pengertian bahwa setiap orang mukmin adalah satu tubuh dan memberikan peringatan bahwa seseorang yang berakal atau memiliki akal sehat tidak akan mencela dirinya sendiri oleh karena itu tidaklah patut untuk memberikan penilaian terhadap orang lain, karena tidak semua hal dapat dilihat dari sisi positif dan negatif. 
 Hal ini merupakan sebuah tanda atau isyarat bahwa seseorang tidak patut untuk mengkalim orang lain meskipun dengan dalih pujian atupun celaan atas amal, ketaatan, atau pelanggaran yang nampak pada diri orang, karena Allah yang lebih mengetahui amal-amal yang dimiliki setiap makhlukNya.
KESIMPULAN
Pendampingan anak korban perundungan menurut undang-undang no 39 tahun 1999 yaitu dengan mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari Negara. Hal tersebut didasarkan pada teori hukum kodrati yang menjelaskan bahwasannya HAM yang ada pada setiap individu merupakan sebagian dari ketentuan yang sudah pasti ada pada setiapmanusia. Manusia dilahirkan di dunia bersama dengan hak  yang ada pada dirinya yang tidak bisa diganti ataupun ditukar apalagi dihilangkan. Hak kodrati juga tidak menilai latar belakang agama, etnis, kelas social,  ataupun jenis kelamin mereka. 
Hal tersebut menyiratkan penjelasan bahwa setiap anak memiliki hak kodrati berupa hak untuk tidak mendapatkan perlakuan penganiyayaan. Hal tersebut dikuatkan oleh undang-undang no 39 tahun 1999  pasal 5 ayat (3)  yang disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang berpeluang besar mendapatkan perundungan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususan. Hal tersebut dapat diartikan bahwasannya kelompok masyarakat yang rentan (rentan mendapat perlakuan tindak kekerasan atau perundungan) layak atau berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara.  Pendampingan anak korban perundungan menurut undang-undang no 39 tahun 1999 yaitu dengan mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari Negara.
Dalam tafsir Al-Misbah Quraish Syihab menjelaskan bahwa Allah memberikan pendampingan berupa perlindungan terhadap semua makhlukNya dengan memberikan penjelasan bahwa tolak ukur manusia itu terbatas. Oleh karena itu setiap orang seyogyanya tidak memberikan penilaian terhadap sesama mukmin, tolak ukur yang dimaksud adalah tolak ukur penilaian seseorang terhadap orang lain bahwa  dia lebih baik dari orang yang diberikan penilaian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Allah memberikan pendampingan berupa perlindungan yang bersifat pencegahan, pencegahan seseorang memberikan penilain terhadap sesama mukmin supaya tidak terjadi perundungan.
Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustofa Al-Maraghi menjabarkan Allah memberikan pendampingan berupa himbauan terhadap semua makhluknya bahwasannya seseorang mukmin adalah satu kesatuan dalam tubuh, oleh karena itu jika seorang mukmin mencela sesamanya, maka dia sama saja mencela dirinya sendiri, penjabaran tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan batasan jika kalian akan menghina atau mencela orang lain, maka ingatlah bahwa standart tolak ukur manusia hanya sebatas sebagai makhluk.
DAFTAR PUSTAKA
A Asroruddin, Muhammad. 2019.  Belajar Akidah Akhlaq, Sebuah Ulasan Ringkas Tentang Asas Tauhid dan Akhlaq Islamiyah. Jakarta: Cv. Budi Utama.
Ade, Sarka Susana dan Sri Hendarsih. 2009. Terapi Modalitas Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: Penertbit Buku Kedoteran EGC.
Amriani, Nurnaningsih. 2011. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Candra Kirana, Vila. 2012. UUD 1945 dan Perubahannya. Jakarta: Kunci Aksara.
Denny, J.A. 2013.  Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi. Jakarta: Gramedia.
Fernando, Richard Elba. 2017 “Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi  korban Bulliying” Jurnal Fakultas Hukum: 2.
Gultom, Maidin. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT Refika Aditama.
Tim KPAI. 2020. “Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI”. https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020. (28 Mei 2021.)
Rega Maradewa. 2020. “Hasil Pengawasan KPAI: Mayoritas Sekolah Belum siap Belajar Tatap Muka”. https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai. (28 Mei 2021).
Huraerah, Abu. 2007. child Abuse KkekerasanTerhadap Anak. Bandung: Nuansa.

Kirana, Vila Candra. 2012. UUD 1945 dan Perubahannya. Jakarta: Kunci Aksara.
Mappiare, Andi. 2006. Pengantar Konseling dan Psikoterapi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Mustofa Al-Maraghi, Ahmad. 1993. Terjemahan Tafsir Al-Maraghi. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
Nelson-Jones, Richard. 2011. Teori dan Praktik Konseling dan Terapi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pieter, Herri Zan dan Namora Lumongga Lubis. 2010. Pengantar Psikologi dalam Keperawatan. Jakarta: Kencana.
Soemartono, Gatot. 2006. Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Aanak. Jakarta: Kencana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Dasar 1945.
Shihab, M. Quraish. 2012 Al-Lubab: Makna, Tujuan dan pelajaran Dari Surat-Surat Al-Qur’an Volume 4. Jakarta: Lentera Hati.
Qodar  Nafisyul, “Surver ICRW: 84 % Aak Indonesia Alami Kekerasan “, http://newa.liputan 6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-disekolah. (5 Mei 2020).