JURIDICAL ANALYSIS OF TRANSACTION FRAUD CRIME ONLINE

Study in North Lampung Regency

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan jumlah transaksi daring di masyarakat, namun di sisi lain memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis elektronik, salah satunya penipuan transaksi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum terhadap tindak pidana penipuan transaksi online di Kabupaten Lampung Utara serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menelaah ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta data empiris berupa pola kasus penipuan online yang terjadi di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan online pada dasarnya memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP, dan ketentuan dalam UU ITE berfungsi sebagai instrumen tambahan ketika pelaku menggunakan sarana elektronik untuk melakukan kebohongan atau menyembunyikan identitas. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh sulitnya melacak identitas pelaku yang menggunakan akun palsu, minimnya bukti digital yang disimpan korban, serta keterbatasan kemampuan teknis aparat dalam mengelola bukti elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan digital tidak hanya menuntut ketegasan regulasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum melalui peningkatan kompetensi aparat dalam investigasi siber, penyediaan fasilitas pendukung, serta edukasi literasi digital kepada masyarakat. Penguatan tersebut penting untuk menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dan mendorong terbentuknya lingkungan transaksi digital yang aman di Kabupaten Lampung Utara.