Kepatuhan Syari’ah (Sharia Complience) Dalam Industri Keuangan Syari’ah

Abstract

Industri Keuangan Syari’ah (IKS) dalam menjalankan aktifitasnya
harus mematuhi sejumlah aturan yang memuat berbagai prinsip syari’ah yang
diaktualisasikan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari’ah
Nasional (DSN). Diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)
pada setiap industri keuangan syari’ah baik bank syari’ah (IKBS) maupun
Industri Keuangan Non-Bank Syari’ah (IKNBS) untuk mematuhi ketentuan
syari’ah dan menjadikan pengawasan syari’ah sebagai salah satu aspek penting
serta tidak terpisahkan dengan kepatuhan syari’ah. Hal tersebut bisa dilihat dari
beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DPS-MUI yang menjadi acuan bagi
industri IKBS dan IKNBS di bidang keuangan syari’ah. Fokus penelitian ini
tertuju pada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta implementasinya
terhadap lembaga IKBS dan IKNBS, serta DPS sebagai pihak yang berwenang
untuk mengawasi setiap industri keuangan yang berbasis syari’ah. Pendekatan
penelitian menggunakan deskriptif-analitis dengan jenis penelitian pustaka, yaitu
pencarian data melalui buku atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
objek penelitian .Hasil penelitian membuktikan bahwa DPS sebagai pemegang
otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syari’ah memiliki tanggung jawab yang
diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Oleh karena itu, kedudukan DPS
sangat menentukan terciptanya kepatuhan syari’ah sebagai unsur utama dalam
keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syari’ah