MEREPOSISI CARA PANDANG HUKUM NEGARA TERHADAP HUKUM ADAT DI INDONESIA

SULAIMAN SULAIMAN

Abstract


Abstrak: Penelitian ini ingin memahami bagaimana hukum negara memandang hukum adat selama ini. Berdasarkan cara pandang tersebut, ditawarkan reposisi dalam memandang hukum adat. Konsep penulisan ini berbasis pada hukum perspektif realitas. Perspektif kajian hukum demikian, tidak berangkat konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dari penulisan ini ditemukan bahwa dari awal cara memandang adat sebagai hukum sudah diperdebatkan. Ketika pada ahli hukum kolonial merumuskan nama hukum yang pas terkait dengan hukum pribumi. Ada proses yang dilalui sehingga adat mencapai derajat kategori hukum (adat). Perdebatan ini berlangsung hingga usai merdeka. Penulisan ini ingin menegaskan pentingnya hukum negara mengubah cara pandangnya terkait keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat. Hukum adat harus dilihat sebagai bagian dari tubuh bangsa sendiri.

Keywords


hukum negara; hukum adat; hukum khas Indonesia.

Full Text:

PDF

References


A. Sony Keraf, Etika Lingkungan, (Jakarta:Kompas, 2005).

Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan, (Yogyakarta: LKIS, 2009).

B. Arief Sidharta, Refleksi Struktur Ilmu Hukum,(Bandung: Mandar Maju, 1999).

_____, ‘Hukum Progresif dari Sisi Filosofis: Persepsi Epistemologis, Hermeneutis, dan Metafisika’, Makalah Seminar Nasional Hukum Progresif, (Semarang: MIH Undip, Semarang 20 Juli 2009).

_____, “Filsafat Pancasilaâ€, Makalah, tt.

_____, ‘Struktur Ilmu Hukum’, dalam Esmi Warassih et al, Refleksi dan Rekonstruksi Hukum di Indonesia, (Semarang: FH Undip, 2012).

Budi Winarno, Dinamika Isu-isu Global Kontemporer, (Jakarta:Buku Seru, 2014).

Budiyanto, Hukum Indonesia dalam Perspektif Kesejarahan dan Modernisasi Hukum Nasional, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5 No. 2, April2008, (Semarang: Untag, 2008).

Esmi Warassih dkk, Refleksi dan Rekonstruksi Hukum Indonesia, (Yogyakarta:Thafa Media, 2012).

Esmi Warassih, ‘Sosiologi Hukum yang Kontemplatif’, Makalah Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Fakultas Hukum se-Jawa Timur, (Malang: FH Unibraw, 22-23 Februari 2006).

_____, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang:Pustaka Magister, 2014).

_____, Monograf Ilmu Hukum, (Yogyakarta:Deepublish, 2013).

Hikmahanto Juwana, “Ikhwal Dikuasai Negaraâ€, (Jakarta: Harian Kompas, 3 September 2015).

I. Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, (Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, 2008).

Jawahir Tontowi, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya, Jurnal Pandecta, Vol. 10, No. 1, 2015, (Semarang: FH Unnes, 2015).

Jimly Asshiddiqie, Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat, (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2002).

Khudzaifah Dimyati, Di Tengah Pengembangan Pemikiran Teori Hukum, Sepi dari Wacana, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, September2001, (Surakarta: FH UMS, 2001).

_____, Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

Lalu Subardi, Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun 43, No. 2, 2013, (Jakarta: FH UI, 2013).

Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, 2013, (Purwokerto: Unsoed, 2013).

Moh. Koesnoe, ‘Hukum Dasar Kita dan Hukum Tidak Tertulis’, dalam I Made Widnyana dkk (Ed.), Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, (Bandung: Eresco, 1995).

Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1988).

Muh. Afif Mahfud, Hak Menguasai Negara dan Perlindungan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis dan Implementasinya, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1, 2017, (Banda Aceh: FH Unsyiah, 2017).

Muhammad Siddiq Armia, Studi Epistemologi Perundang-Undangan, Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011.

Muhammad Siddiq Armia, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Noer Fauzi, Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria, Perspektif Transitional Justice untuk Menyelesaikan Konflik, (Jakarta: Huma, 2002).

RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004).

_____, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Badan Penerbit FHUI,2005).

Ronald Z. Titahelu, ‘Pengakuan Hukum Formal atas Pengelolaan Lokal maupun Tradisional atas Sumber Daya Pesisir sebagai Syarat untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Komunitas Pesisir dan Pulau-pulau Kecil’, dalam HuMa, Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, (Jakarta: Huma, 2005).

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980).

_____, ‘Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global’, dalam Khuzaifah Dimyati (Ed.), Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama, (Surakarta: Universitas Muhammadyah Press,2000).

_____, Ilmu Hukum, (Bandung: Aditya Bakti, 2006).

_____, Hukum dalam Jagad Ketertiban, (Jakarta: UKI Press, 2006).

_____, Negara Indonesia yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

_____, ‘(Ilmu) Hukum dari Abad ke Abad’, dalam SR. Oktoberina dan N. Safitri (Ed.), Butir-butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994).

_____,Hukum dalam Masyarakat, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

Sri Sudaryatmi, Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional di Era Globalisasi, Jurnal Masalah-masalah, Jilid 41, No. 4, 2012, (Semarang: FH Undip, 2013).

Sukirno, Sistematisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Tanah Hal Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik, Jurnal Masalah-masalah, Jilid 41, No. 4, 2012, (Semarang: FH Undip, 2013).

_____,Kebijakan Afirmatif Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat Tanah Hal Ulayat sebagai Upaya Mencegah Konflik, Jurnal Masalah-masalah, Jilid 44, No. 3, 2015, (Semarang: FH Undip, 2015).

Sulaiman, Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Gampong di Aceh setelah Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 10, No. 2, 2011 (Bandung: FH Unpas, 2011).

_____,Pengembanan Hukum Teoritis dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2, 2015 (Banda Aceh: FH Unsyiah, 2015).

T. Mohammad Radhie, ‘Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan’, Makalah Seminar Hukum, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19-21 Oktober 1987).

Teuku Muttaqin Mansur, Kedudukan Mahkamah Adat setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, 2016, (Banda Aceh: FH Unsyiah, 2016).

Tri Budiono, Globalisasi Ekonomi dan Reposisi Hukum Negara, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vo. XVII No. 2-3, Agustus-Desember2005, (Salatiga: UKSW, 2005).




DOI: http://dx.doi.org/10.22373/petita.v2i1.1813

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter 

INDEXED BY: