PEMENUHAN HAK NAFKAH SEBAGAI SALAH SATU POLATERHADAP PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS PEMIKIRAN A. HAMID SARONG

HETI KURNAINI

Abstract


Orang tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hak anak pada orang tua dimulai sejak anaknya dilahirkan dan menghirup udara kehidupan. Sejak itu pula timbul tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak nafkah. Tentang nafkah keluarga, Hamid Sarong mengatakan bahwa ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan. Apabila ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada, tidak menjadi gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat ditagih untuk mengembalikannya. Apabila ibu fakir juga, maka nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah tidak ada lagi, maka nafkah itu dibebankan kepada kakek, sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah tidak ada lagi. Pendapat Hamid Sarong ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun tentang nafkah yang tidak mampu ditunaikan oleh ayah bisa ditagih untuk dikembalikan, perundang-undangan yang di Indonesia belum mengatur sejauh itu.

Keywords


Kewajiban Orang Tua, Hak Nafkah, Perlindungan Anak

Full Text:

PDF

References


Abdul Hamid Kisyik, BimbinganIslam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Bandung: Mizan Media Utama, 2005

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010

Adnan Hasan Shalih, Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki, terj. Sihabuddin,Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: PT Bina Aksara, 1986

Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Banda Aceh: PeNa, 2010

Kahar Masyur, Bulughul Maram (Terjemahan), Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013

Muhammad Siddiq Armia, Studi Epistemologi Perundang-Undangan, Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011.

Muhammad Siddiq Armia, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

M. Quraish Shihab, Tafsir AL-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an; Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Raja’ Thaha Muhammad Ahmad, Hifzhul Lisan: Penuntun Akhlak Keluarga, Semarang: Pustaka Adnan, 2005

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1996

Syahid Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil-Qur’an, terj. As’ad Yasin dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Syaikh Al-Usrah Al-Muslimah, Panduan Keluarga Muslim, ter. Misbah, Jakarta; Cendekia Sentra Muslim, 2005

Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, ter. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005

Puspa, Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak, 4 April 2017, diakses pada tahun 2010, dari situs: https://puspa06.wordpress.com/2010/05/20/perlindungan-hukum-hak-hak-anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompiasi Hukum Islam




DOI: http://dx.doi.org/10.22373/petita.v2i1.1816

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter 

INDEXED BY: