Kedudukan Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qonita Royani Salpina

Abstract


MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM bertujuan untuk menyelesaian konflik Aceh secara damai. Pada poin perjanjian MoU Helsinki diamanatakan untuk membentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan diharapkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat mengakomodir isi perjanjian tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan untuk mengetahui apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statuate aprroach) dengan memahami hierarki peraturan perundang-undangan, serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah melalui kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data yang bersifat perspektif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan MoU Helsinki pada pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan cikal bakal dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana telah diamanatkan pada poin perjanjian MoU Helsinki. Sebahagian ketentuan perjanjian telah diakomodir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, namun ada beberapa ketentuan MoU Helsinki yang tidak diakomodir atau tidak tegas diatur dalam UUPA. Secara teori seharusnya dalam konsideran memuat latar belakang dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan, dan konsideran haruslah memuat landasan sosiologis sebagai salah satu landasan yang mutlak dan seharusnya ada dalam setiap undang-undang. Mengenai teknis pembentukan undang-undang, maka pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.


Keywords


MoU Helsinki, UUPA, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Full Text:

PDF

References


A. Buku

A Hamid Sarong, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____,Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 2011.

Dedy Sumardi, "Bay ‘ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." ISTINBATH 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." Jurnal Asy-Syir’ah, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na’im." MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 35.2 (2011).

Muhammad Siddiq Armia, “Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh’s Election Process,” Journal of South East Asian Human Rights, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.

_____, “Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik,” Jurnal Review Politik, Vol.7, No. 1, 2017.

_____, “Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach,” Jurnal Justisia,Vol.2, No.2, 2017.

_____, Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

_____, “Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia,” PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.

Bayu Dardias dkk, Naskah Diseminasi Model Implementasi Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterakan: Belajar dari Pengalaman Aceh dan Papua, Yogyakarta: Sekretariat Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.

Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Cet.ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ida Zuraida, Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006a.

Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006b.

J. Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Acehnologi, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2010b.

Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 2002.

Sajipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

Salim, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: PT Liberty, 2007.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

C. Jurnal

Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”. Perspektif, Vol. XXI, No. 3, September 2016.




DOI: http://dx.doi.org/10.22373/petita.v3i1.4015

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter 

INDEXED BY: