PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU N0. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ( Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah )

Ali Abu Bakar

Abstract


Hutan lindung Paya Rebol merupakan kawasan hutan yang menjadi sistem penyangga sumber mata air bagi masyarakat di beberapa kecamatan yang berada di sekitar kawasan hutan, seperti kecamatan Bener Kelipah, Bandar dan Syah utama, kegiatan perambahan dan pengrusakan hutan (illegal logging) dengan merubah dan mengalihfungsikan hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikultura (budidaya tanaman) secara tidak sah, sampai saat ini masih marak terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol walaupun sebelumnya Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh bekerja sama dengan pihak kepolisian telah menindak lanjuti kasus perambahan di hutan lindung tersebut, yang terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Yang menjadi fokus permasalahan adalah apa faktor penyebab, masih maraknya kegiatan illegal logging yang mengalih fungsikan hutan lindung, bagaimana modus operandi dan vevendi terjadinya kegiatan  illegal logging, bagaimana sistem penerapan sanksi tindak pidana illegal logging yang terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol, bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Paya Rebol. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Diskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis empiris, yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat serta mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasus illegal logging tersebut. Hasil penelitian menujukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh belum efektif sehingga tindak pidana illegal logging masih terjadi yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, kurangnya Personel aparat pengawas hutan, kebiasaan masyarakat adat, ketidak jelasan tapal batas kawasan hutan. Saran yang direkomendasikan hendakanya pihak pejabat terkait dapat mengkombinasikan dan memaksimalkan upaya-upaya preventif,upaya represif dan deteksi dini, yang diharapkan dapat terus menekan terjadinya kasus perambahan dan perusakan pada kawasan hutan lindung Paya Rebol.


Keywords


Tindak pidana, Illegal logging, Hutan lindung, Paya Rebol

Full Text:

PDF

References


A Hamid Sarong, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____,Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Ahmad redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sector Kehutanan, Jakarta Timur, Sinar Grapika,2014.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002.

Amirudin, H. Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta ,PT Raja Grafindo, 2008.

Anggota IKAPI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan Illegal Logging, Bandung, Nuansa Aulia, 2008.

Dedy Sumardi, "Bay ‘ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." ISTINBATH 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." Jurnal Asy-Syir’ah, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na’im." MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 35.2 (2011).

Hartono, Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Muhammad Siddiq Armia, “Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh’s Election Process,” Journal of South East Asian Human Rights, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.

_____, “Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik,” Jurnal Review Politik, Vol.7, No. 1, 2017.

_____, “Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach,” Jurnal Justisia,Vol.2, No.2, 2017.

_____, Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

_____, “Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia,” PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.

Ninik Suparni, Pelestarian, Pengelolaan, dan Peneggakan Hukum lingkungan (Jakarta, Sinar Grafika, 1994).

jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.10/Menhut-II/2010.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.47/MENHUT-II/2013

Peraturan Jenderal Planologi Kehutanan Nomor. P.3/VII-IPSDH/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/MENHUT-II/2013. Tentang Pedoman, Kriteria dan Setandar Pemanfaatan Hutan di wilayah tertentu pada kesatuan pengelolaan hutan lindung dan kesatuan pengelolaan hutan produksi.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.97/Menhut-II/2014

Publikasi statistik Direktorat Zendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015

RPHJ , Rancangan Pengelolaan Hutan Jangka Panjang 2016-2025, KPH unit 111 Aceh.

Sarkawi, Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum,Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.

Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta,Sinar Grapika, 2011.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.




DOI: http://dx.doi.org/10.22373/petita.v3i1.4017

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter 

INDEXED BY: