URGENSI PENCATATAN NIKAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
Agustin Hanapi
Edi Yuhermansyah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id
edi.yuhermansyah@ar-raniry 

Abstract
Marriage notification is a form of Islamic syiar, and there has never been in the history of the previous scholars who married secretly without notifying their marriage. Currently, marriages that are carried out in secret are synonymous with "kawin lari" and are not recorded in the KUA. The phenomenon of "kawin lari" of underage children is also prevalent in Gayo Lues Regency, which they refer to as "rising". Even in one year there were 6 cases. A pair of students who are still under the age of 19 without the permission of their parents or the school deliberately went to traditional leaders, begging to be married off, some even dared to follow procedures with the belief that they were married first, while administrative problems could be taken care of later. However, the reality is not as smooth as they expected so that the marriage is not recorded which in the end is the woman and child who become the victim. The focus of this research is How to Record Marriage in the Perspective of Jurisprudence and Legislation in Indonesia and How the Consequences for Women and Children Due to Not Recorded Marriage.
This research is a qualitative study using in-depth interviews and applying descriptive-analysis methods and an empirical juridical approach as well as a normative juridical approach. The results of the study show that students who eloped in high school generally no longer continue their studies because of feelings of shame and inferiority to their friends. Marriage registration is carried out by the State or the Government through statutory regulations in order to create orderly marriage in society.

Keywords: Recording, Women, Children, Gayo Lues

Abstrak
Pemberitahuan perkawinan adalah salah satu bentuk syiar Islam, dan belum pernah ada dalam sejarah para ulama terdahulu yang melangsungkan perkawinan secara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukan perkawinannya. Saat ini, perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, identik dengan “kawin lari” dan tidak tercatat di KUA. Fenomena “kawin lari” anak dibawah umur, juga banyak terjadi di Kabupaten Gayo Lues, yang mereka sebut dengan istilah “naik”. Bahkan dalam satu tahun terjadi 6 kasus.  Sepasang siswa yang masih di bawah usia 19 tahun tanpa izin orang tuanya ataupun pihak sekolah dengan sengaja mendatangi tokoh adat, memohon agar segera dinikahkan, bahkan ada yang nekat tanpa mengikuti prosedur dengan keyakinan menikah saja dulu sedangkan masalah administrasinya bisa diurus belakangan. Namun kenyataannya tidak semulus yang mereka harapkan sehingga pernikahannya tidak tercatat yang pada akhirnya perempuan dan anak yang menjadi korban. Fokus penelitian ini adalah Bagaimana Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan di Indonesia dan Bagaimana Konsekuensi Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tidak Dicatatkan pernikahan.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam serta mengaplikasikan metode deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis empiris serta pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian bahwa siswa siswi yang melakukan kawin lari di sekolah menengah pada umumnya tidak lagi meneruskan sekolahnya karena ada perasaan malu dan minder dengan kawan-kawannya. Pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh Negara atau Pemerintah melalui perturan perundang-undangan dilakukan agar mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pencatatan, Perempuan, Anak, Gayo Lues

Pendahuluan 
Dalam Al-Qur’an maupun sunnah nabi tidak ditemukan secara tegas yang memerintahkan pencatatan perkawinan. Namun terdapat nash Al-Qur’an yang menganjurkan agar dicatatkan transaksi hutang piutang sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah 282. Kemudian adanya hadis nabi yang memerintahkan agar mengumumkan perkawinan sehingga diketahui oleh khalayak luas, diantaranya, “persaksikanlah pernikahan itu dan umumkan kepada orang lain” dan “laksanakanlah walimah itu walaupun hanya seekor kambing” Pemberitahuan perkawinan adalah salah satu bentuk syiar Islam, dan belum pernah ada dalam sejarah para ulama kita terdahulu yang melangsungkan perkawinan secara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahukan perkawinannya.
Dalam Islam memang tidak terdapat aturan khusus tentang keharusan pencatatan perkawinan  bahkan menurut fikih khususnya mazhab syafi`i, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi (adanya kedua mempelai, ijab-qabul, saksi, wali) tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Belum adanya keharusan pencatatan perkawinan pada masa-masa awal Islam ditenggarai karena perkawinan belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama, sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.
Di Indonesia bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu segala konsekuensinya ditanggung sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No: 1 Tahun 1i974 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 5 disebutkan (1), Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.
Meskipun negara mewajibkan pencatatan perkawinan agar hak-hak seluruh keluarga terlindungi secara baik, tetapi kenyataannya masih banyak ditemukan kasus di masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi, karena menganggap saat mulai sahnya sebuah perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan, namun saat mulai sah perkawinan adalah setelah terjadi ijab-qabul, sementara pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administrasi belaka. Selain itu, mereka juga merujuk ke pemahaman fuqaha masa lampau yang tidak mengharuskan pencatatan pernikahan. Di kalangan masyarakat, sebahagian besarnya meyakini bahwa perkawinan maupun perceraian sepanjang memenuhi syaratnya adalah sah dan mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan, walau tidak diajukan ke hadapan sidang pengadilan. Akibatnya timbul kemudharatan atau kesulitan, misalnya jika terjadi persoalan  maka pengadilan tidak bisa memprosesnya karena tidak tercatat. Artinya baik suami maupun istri serta anak tidak akan mendapatkan perlindungan secara baik.

Metode Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan metode deskriptif-analisis dan pendekatan yuridis empiris serta pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang diteliti terkait dengan problematika masyarakat ketika berhadapan dengan Undang-Undang Perkawinan serta berbagai ketentuan bidang hukum keluarga lainnya. Analisis dalam penelitian ini sekaligus memberikan masukan dan saran bagi pemangku kebijakan sehingga masyarakat tertib administrasi pencatatan pernikahan. Dengan mewawancarai para pimpinan di sekolah untuk mendapatkan informasi mendalam terkait  penelitian, serta kasus-kasus yang terjadi sekolah yang mereka pimpin serta faktor-faktor yang menyebabkan anak didik menikah di masa saat sekolah dan kelanjutan masa depan mereka.

Hasil Penelitian
Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah Aliyah (MAN) Belangkjeren Kabupaten Gayo Lues (AS, Rabu 19 Pebruari 2020), dan penuturan beberapa tokoh masyarakat, di Kabupaten ini acap kali terjadi kasus “kawin lari” di sekolah yang  masih di bawah umur yang mereka sebut dengan istilah “naik” antar siswa  bahkan satu tahun terjadi hingga 6 kasus atau lebih. Ada yang satu sekolah tetapi beda kelas, misalnya yang perempuannya masih duduk di bangku kelas dua, sedangkan yang laki-lakinya kelas tiga. Ada juga yang beda sekolah, misalnya yang perempuannya dari sekolah Aliyah, yang laki-lakinya dari sekolah umum atau sebaliknya. Adapun penyebabnya adalah pengaruh lingkungan dan pergaulan serta minimnya perhatian orang tua.
Di sisi lain, ada semacam kekhawatiran dari siswa yang melakukan kawin lari ini kalo sekiranya tidak menikah saat itu takutnya tidak berjodoh dengan sang pujaan hati yang mana mereka telah berpacaran relatif lama, karena kalo sudah tamat masing-masing tidak memiliki kepastian apakah dapat merealisasikan janjinya atau menghilang begitu saja karena boleh jadi masing-masing akan berangkat merantau dan lain sebagainya. Ada juga karena minimnya mengakses informasi tentang perguruan tinggi sehingga ketika di masa sekolah memiliki kegalauan, tidak memiliki prospek ke depan yang pada akhirnya urung melanjutkan studi sehingga menempuh jalan pintas yaitu melakukan kawin lari yang diistilahkan dengan “naik” yaitu sepasang siswa yang masih di bawah usia 19 tahun tanpa izin terlebih dahulu kepada orang tuanya ataupun pihak sekolah dengan sengaja mendatangi tokoh adat, memohon agar segera dinikahkan padahal usianya masih di bawah umur sebagaimana peraturan undang-undang yaitu 19 tahun sehingga harus melalui permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar`iyyah dari walinya, bahkan ada yang nekat tanpa mengikuti prosedur dengan keyakinan menikah saja dulu sedangkan masalah administrasinya bisa diurus belakangan. Konsekuensi dari pernikahan ketika masih duduk di bangku sekolah, umumnya siswa tidak lagi meneruskan sekolahnya karena ada perasaan malu dan minder dengan kawan-kawannya.
Kasus kawin lari yang dilakukan oleh siswa yang masih duduk di bangku sekolah menengah yang mereka sebut dengan istilah“naik” sering terjadi, bagi yang tidak menempuh prosedur resmi seperti pencatatan di Kantor Urusan Agama tentu tidak mendapatkan perlindungan oleh negara secara baik yang dapat merugikan hak masing-masing pihak. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, umumnya pernikahan seperti kasus di atas tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian bahkan kehilangan masa depan, seperti putus sekolah, anak-anaknya tidak mendapatkan perhatian secara baik
Di sisi lain, di Kabupaten  Gayo Lues yang paling tinggi perkara masuk ke Mahkamah Syar`iyyah Blangkjeren dari tahun 2015-2017 adalah permohonan itsbat nikah sebanyak 526 kasus (Ferra Hasanah,  2019).  Memang demikian adanya, bahkan melalui program Dinas Syariat Islam Aceh, untuk tahun anggaran 2017 dianggarkan sebanyak 50 pasangan, dan tahun 2018 sebanyak 250 pasangan, sedangkan Pemda Gayo Lues sendiri telah memfasilitasi itsbat nikah bagi pasangan fakir miskin dan korban konflik lebih dari 2000 pasangan semenjak peristiwa tsunami dan perdamian MoU Helsinki (HS, Dinas Syariat Islam Aceh, 2019).

Pembahasan Hasil Penelitian
Hakikat pernikahan begitu sakral sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah  Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
Dalam penjelasan disebutkan “sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”. 
Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan definisi perkawinan sebagai berikut, Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah.
Adapun asas perkawinan dalam undang-undang Indonesia adalah:
Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam perceraian.
Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan  perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Siding Pengadilan.
Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirindingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
Prinsip yang terkandung dalam pernikahan begitu luhur dan mulia, sehingga untuk melaksanakannya bukan sesuatu yang remeh dan mudah akan tetapi merupakan sebuah ibadah, namun bila mengabaikannya maka akan terkena semacam sanksi dan hukuman dari Allah, sehingga kedua belah pihak serius dalam menjalankan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami-istri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dilihat dari tujuan perkawinan, maka perkawinan itu: a). Berlangsung seumur hidup b). Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir. c). Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. 
Karena pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, maka Islam menetapkan rukun dan syarat yang harus dipenuhi di antaranya dewasa, laki-laki dan perempuan, disertai dengan saksi dan wali kemudian bukan dalam kondisi yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan nasab atau karena berbeda agama. Unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan, wali nikah, dua orang saksi dan mahar. Para ulama jumhur menetapkan akad, kedua mempelai, wali dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu diantaranya perkawinan itu tidak sah. Sedangkan mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2003).
Dalam Fikih yang menjadi rukun adalah adanya kedua mempelai dan tidak adanya keharusan pencatatan perkawinan. Menurut Amiur, mengapa fikih kurang memperhatikan masalah pencatatan nikah walaupun adanya teks Alquran yang menganjurkan semua bentuk transaksi muamalah, Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). 
Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukan sebuah hal yang sulit dilakukan, ketiga, tradisi walimat al-ursy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan. Keempat ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon isteri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. (Amiur Nurdin, Azhari Tarigan, 2012) Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan  belum dipandang sebagai sesuatu  yang sangat penting  sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.
Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta. Untuk itu, negara berhak mengatur masyarakat demi ketertiban sebuah administrasi untuk itu pencatatan perkawinan sesuatu yang dinilai sangat urgen sebagaimana disebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Kompilasi Hukum Islam  Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. 
Mengingat fungsi pencatatan perkawinan begitu besar maka sebagian pemikir kontemporer menempatkannya sebagai syarat sahnya sebuah perkawinan dengan alasan sebagai berikut, Pertama, selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal peraturan perundang-undangan pelaksanaan UUP (PP No. 9 Tahun 1975) dan juga dari jiwa dan hakikat UUP itu sendiri. Kedua, ayat yang ada di dalam pasal 2 UUP harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Ketiga, apabila isi pasal 2 UUP dikaitkan dengan Bab III (Pasal 13 s/d 21) dan Bab IV (Pasal 22/28), masing-masing tentang pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila diatur di dalam PP No. 9/1975. Jika perkawinan sah tanpa ada pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya. Keempat, dari sisi bahasa, arti kata “dan” pada pasal 2 ayat 1 UUP berarti kumulatif.
Menurut Atho’ Muzhar yang menyatakan pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan (mengi’lankan perkawinan). Lebih jauh dari pencatatan ini lebih maslahat terutama bagi wanita dan anak-anak. Ahmad Rafiq, menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisai UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan maslahat al-mursalah (publik interest). Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpasatian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Menurut Abdul Halim, menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad insya’i ( ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah “ menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah “ suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.
Alasan lain, saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran/pencatatan perkawinan. Adapun alasan yang dikemukakan kelompok ini minimal lima. Pertama, selain didukung praktek hukum dari badan-badan publik seperti di atas, juga pasal-pasal peraturan Perundang-undangan pelaksanaan UUP (PP No. 9 Tahun 1975), dan juga dari jiwa dan hakekat UUP itu sendiri. Kedua, ayat yang ada dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai satu kesatuan. Artinya, perkawinan yang telah memenuhi syarat keagamaan dan/atau kepercayaannya itu segera disusul dengan pendaftaran atau pencatatan, karena sebagaimana ditentukan oleh pasal 100 K.U.H. Pa dan pasal 34 Peraturan Perkawinan Kristen Indonesia, Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, bahwa akte perkawinan adalah bukti satu-satunya dari suatu perkawinan. Ketiga, apabila isi pasal 2 UUP dikaitkan dengan bab III (pasal 13 s/d 21) dan bab IV (pasal 22 s/d 280 UU No. 1 tahun 1974, masing-masing tentang pencegahan dan batalnya perkawinan, hanya bisa dilakukan apabila prosedur (tata cara) pendaftaran atau pencatatannya ditempuh sebagaimana diatur oleh PP No. 9 Tahun 1975. Sehingga apabila perkawinan dapat sah di luar pencatatan/pendaftaran, bab mengenai pencegahan dan batalnya perkawinan tersebut hampir tidak ada guna atau efeknya. 
Demikian pula sekiranya pendaftaran/pencatatan perkawinan tidak dianggap sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan, sepertinya banyak diantara perbaikan-perbaikan  yang menjadi harapan dari Undang-undang ini tidak  dapat dicapai, misalnya pengawasan poligami, pencegahan perkawinan anak-anak (di bawah umur) dan semacamnya.  Keempat dari sisi bahasa. Arti kata “dan” pada pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menurut Soenarto Soerodibroto, berarti kumulatif. Penegasannya, “menurut pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974 suatu perkawinan baru sah apabila memenuhi dua persyaratan, yakni: 1. Hukum agama, dan 2 kepercayaan, yang berarti apabila hanya dilakukan menurut agamanya saja perkawinan itu belum sah”. Sejalan dengan isi pasal 2, tata cara perkawinan termasuk pendaftaran/pencatatan perkawinan. PP No. 9 Tahun 1975 berlaku umum bagi umat Islam dihubungkan dengan UU No. 22 Tahun 1946 (berlaku di seluruh Indonesia dengan Undang-undang No 32 Tahun 1954), dan bagi yang beragama lain berlaku ordonansi tentang catatan sipil. Kelima, menurut Saidus, ada beberapa pasal yang secara eksplisit menunjang pendapat lain, misalnya isi PP. No. 9 Tahun 1975, pasal 10 ayat (3), “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Karena itu, jalan keluar terbaik untuk terlaksananya pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya tentang pencegahan dan lain-lain harus dengan mengubah substansi (hakikat) UU No.1 Tahun 1974, bukan hanya prosedurnya saja. Karenanya, demi terwujudnya tujuan dan efektifitas UU No. 1 Tahun 1974 tentang izin dan pencegahan perkawinan, penafsiran tentang sahnya.
Ahmad Safwat seorang sarjana Mesir, mengharuskan pencatatan perkawinan berdasar pemikiran, bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu, dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna (efisien). Artinya, kalau ada cara yang lebih efesien untuk mencapai tujuan, cara itulah yang lebih diutamakan. Kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Ahmad Safwat, bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai (publik). Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara formal (official registration). Dengan ungkapan lain, pencatatan perkawinan bagi Safwat sebagai ganti dari kehadiran saksi, sebuah rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya akad nikah (Abd Shomad, 2012). Abu Zahrah, semua ulama fiqh di setiap waktu setuju, bahwa tujuan akhir pentingnya saksi nikah adalah pengumuman (i’lan wa syahr) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan. (Khoiruddin Nasution, 2009).
Dalam konteks modern seperti saat ini pencatatan pernikahan sesuatu yang sangat urgens dan tak bisa ditawar lagi karena bertujuan untuk membedakan antara perkawinan yang halal dengan yang tidak. Adapun dasar penetapan tersebut adalah (i) sabda nabi yang menyuruh agar perkawinan disaksikan oleh saksi-saksi. Kehadiran saksi dalam waktu melakukan akad nikah.
Quraish  Shihab mencatat, semua ulama sepakat tentang larangan merahasiakan perkawinan, berdasar perintah Nabi untuk menyebarluaskan berita perkawinan. Adapun perkawinan tanpa pencatatan (dibawah tangan), dalam konteks Indonesia, menurut Quraish dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (ulil amri). Sedangkan Al-Qur’an memerintahkan untuk mematuhi (taat) kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sementara pemerintah pencatatan perkawinan bukan hanya tidak bertentangan, tetapi sejalan dengan semangat Al-Qur’an. 
Pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian hak anggota masyarakat dengan keluarga baru, termasuk hak terhindar dari kemungkinan membuat fitnah kepada pasangan suami dan isteri. Misalnya kemungkinan muncul fitnah karena melihat seorang laki-laki dan perempuan berjalan bersama, bahkan bergandengan tangan, kemudian ada anggota masyarakat melayangkan fitnah
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan ghalizan) aspek hukum yang timbul akibat perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh isteri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat.( Zainuddin Ali, 2007).
Bagi masyarakat yang merahasiakan perkawinannya sangat dicela dan tidak sesuai dengan maqashid syariah. Pernikahan yang tidak dicatatkan disebut dengan nikah sirri. Nikah sirri menurut KHI tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah sirri dikategorikan sebagai perkawinan haram dalam bentuk compassianate marriage atau kawin kumpul kerbau.  Dampak negatif dari nikah siri dan usia dini yang sering berakhir dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang akhirnya perempuan menjadi korban. (wawancara dengan BM, 20 Pebruari, 2020). Sedangkan dampak negatif  Nikah Siri Bagi Perempuan dan Anak adalah: 

Pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum
Istri, suami, dan anak tidak memiliki status yang jelas di mata hukum dan masyarakat sehingga timbul dampak-dampak lain diantaranya: aka timbul fitnah terhadap pasangan karena tidak diketahui pernikahannya atau karena tidak memiliki bukti yang kuat atas pernikahan. Kemudian sulit mengurus kebutuhan anak terutama terkait dengan pendidikan, karena anak tidak memiliki akta, atau sulit mengurus akta. Jika suami meninggal, maka istri akan sulit menuntut haknya untuk mendapat warisan, demikian juga dengan anak dan sebaliknya. Seandainya terjadi perpisahan, istri akan sulit mendapat harta gono-gini. Jika terjadi suatu sengketa istri maupun suami tidak bisa memproses secara hukum. Suami seringkali bertindak sewenang-wenang terhadap isteri karena isteri tidak bisa menuntutnya di jalur hukum. Wanita kurang dihargai karena dengan mudah suami bisa meninggalkan istrinya hanya dengan mengucap talak dan tidak perlu mengurusnya secara hukum.
Adapun Fungsi pencatatan pernikahan dari segi institusi adalah :
1.	Untuk mewujudkan kepastian hukum (law certainly).
2.	Untuk membentuk ketertiban hukum dalam angka pembuktian atau manfaat hukum (justice untility).
3.	Untuk memudahkan aktivitas pemerintahan di bidang kependudukan 
4.	Mewujudkan suatu kehidupan hukum yang harmonis di dalam masyarakat atau menciptakan keadilan hukum. (Victor Situmorang, 1991)
Sedangkan manfaat dari dilaksanakannya pencatatan nikah secara peraturan perundang-undangan adalah :
1.	Menjaga hak baik suami maupun istri ataupun anak dan keluarga lainnya dalam hal nasab, nafkah, warisan dan lain sebagainya. Akta pernikahan merupakan bukti otentik yang tidak bisa digugat untuk mendapatkan hak.
2.	Menyelesaikan persengketaan antar suami istri atau para walinya dalam persengketaan. Maka dengan adanya Akta pernikahan yang merupakan bukti otentik sebuah pernikahan.
3.	Catatan dan tulisan akan bertahan lama, sehingga sekalipun yang bertanda tangan pada catatan penting telah meninggal dunia, namun catatan akan masih tetap masih tetap bisa digunakan setiap waktu. Dan dalam Islam pun catatan bisa dijadikan dasar hukum untuk pembuktian.
4.	Catatan pernikahan atau Akta nikah akan menjaga suatu pernikahan dari pernikahan yang tidak sah, karena akan diteliti lebih dahulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya.
5.	Menutup pintu pengakuan-pengakuan dusta dalam pengadilan, dimana bisa saja sebagian orang yang hatinya rusak mengaku telah menikahi seorang wanita secara dusta untuk menjatuhkan lawannya dan mencemarkan nama baik hanya karena saksi palsu. (Yusuf bin Ahmad ad darwuyis, 2014)
Pernikahan dini rentan terjadi masalah, pasangan suami-istri sering tidak mengerti perannya dan kurang paham akan makna sebuah pernikahan serta bagaimana relasi suami-istri. Suami yang menjadi kepala rumah tangga seharusnya mengayomi dan melindungi istrinya secara baik, suami bekerja mencari nafkah dan tulang punggung keluarga. Tetapi kasus bagi mereka yang menikah di usia dini sering terbalik, malah istri yang bekerja untuk memenuhi keluarganya karena kurang memahami tujuan sebuah pernikahan. Remaja yang melakukan pernikahan dini (kawin lari) sering kali bertengkar disebabkan karena kedua belah pihak yang tidak paham ataupun tidak mengerti dengan peran mereka masing-masing. Hal ini karena lemahnya tingkat pendidikan agama serta adanya faktor lingkungan. (wawancara dengan bapak AM, 22/4/2019). Menurut Ferra, faktor yang menyebabkan pasangan suami-istri bercerai yaitu karena pernikahan usia dini yang tidak memenuhi syarat, rata-rata yang melakukan pernikahan dini adalah anak-anak di bawah umur yang masih sekolah di bangku SMP dan SMA. (Ferra Hasanah, 2019). Dengan rentan usia yang masih begitu muda mengakibatkan kedua belah pihak mengalami konflik rumah tangga, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap pernikahan dan peran mereka dalam berumah tangga

Penutup 
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (mitsaqan ghalizan) aspek hukum yang timbul akibat perkawinan. Bagi masyarakat yang merahasiakan perkawinannya sangat dicela dan tidak sesuai dengan maqashid syariah. Pernikahan yang tidak dicatatkan disebut dengan nikah sirri. Nikah sirri menurut KHI tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah sirri dikategorikan sebagai perkawinan haram dalam bentuk compassianate marriage atau kawin kumpul kerbau.  

Bibliography 
Ahmad Rofiq. (1995). Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers., Cet. I.
Asep Saepudin Jahar. (2013), Hukum Keluarga Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional), Uin Jakarta Press, Cet. I
Amiur Nurdin & Azhari Kamal Tarigan. (2012), Hukum Perdata Islam di Indonesia,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.IV,
Amir Syarifuddin. (2003) Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003.
Amir Syarifuddin Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2006.
Abd Shomad, (2012). Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Abd al- Raḥmān al-Jazirī, al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba‘ah, Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.t., Juz IV
Al-Syathibi, ttp, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
Al Yasa` Abubakar, (2016). Penalaran Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh, Jakarta: Prenadamedia Group,  Cet.I
Atho Mudzhar-H.M.& Khoiruddin Nasution, (2003). Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih. Jakarta: Ciputat Press.
Alī Yusuf Al-Subkī, Fiqh Keluarga, (terj), (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), hlm. 53.
Zuhdi Muhdlor, (1994), Memahami Hukum Perkawinan, Jakarta: al-Bayan.
Bagir Manan, (2009), Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum  Nasional Antara Realitas dan Kepastian Hukum, Jakarta.
Ferra Hasanah,  Istri yang bekerja dan hubungannya terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar`iyyah Blangkjeren,  studi kasus tahun 2015-2017
Gazali Mohd Syam,  Harian Serambi Indonesia, Senin  Tanggal 4 April 2014.
Http://Aceh.Tribunnews.Com/2014/04/15/Kadi-Liar-Berpotensi-Timbulkan-Masalah,
Harian Serambi Indonesia, Kamis – 15 Oktober 2015, halaman 6 dan Kamis – 27 Oktober 2016, hlm. 19.
Iskandar Ritonga, Hak-hak wanita dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta, NusaMadani ; 1999).
Ibn Qudamah, al-Mughnī wa al-Syarḥ al-Kabir, Makkah al-Mukarramah,: Maktabah al-Tijariyah Musṭafa Aḥmad al-Baz, t.t.
Kaharuddin, Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan; Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mitra Wacana, Jakarta.
Komariah, Hukum Perdata, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: 2009, Cet. I.
Kompilasi Hukum Islam,  Nuansa Aulia, Bandung: 2008, Cet. I
Kustini, Relevansi Penelitian Perkawinan Di bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar,  Kementerian agama RI Badan litbang dan diklat Puslitbang kehidupan keagamaan Jakarta (2013). Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah  umur dan perkawinan tidak tercatat Cetakan Pertama.
Maḥmūd Syaltūt, al-Fatāwa, Dirasah al-Musykilat al-Muslim al-Mu`asir fi Hayatihi al-Yaumiyah al-ammah.  Kairo: Dār al-Qalam, t.t.
Mathew Miles dan Michael Huberman, (1990), Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press).
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. V, 2004
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. I
Muhammad Khalid mas`ud, (1996). Filsafat Hukum Islam, Studi tentang  Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi, Bandung:, Pustaka,  Cet. I.
M. Quraish Shihab, (1996). Wawasan Alquran Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, Cet. III.
Muchith A. Karim dan Selamet, Pelaksanaan Perkawinan Di bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten  Indramayu Jawa Barat 
Neng Djubaidah, (2012). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, Jakarta, Sinar Grafika,  Cet. II.
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, New Merah Putih: Yogyakarta, 2009, Cet. I, 
Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, (Dar al-Fikr, li al-Taba‘ah wa al-Nasyr, Cet. IV, 1983), hlm.135.
Victor Situmorang, Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia. (Bandung, Sinar Grafika: 1991).
Wahbah al-Zuhaylī, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, Damaskus, Dar al-Fikr, Cet. VI, 2008.
Yusuf bin Ahmad ad darwuyis, az Zawaj al ‘Urf (KSA, Darul Ashimah, Cet. I, 1426 H).
Zainuddin Ali, (2007). Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. II