Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)
DOI:
https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4748Keywords:
Lembaga pelaksana instrumen hukum, Pencegahan perkawinan, di bawah umurAbstract
Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang- Undang Perlindungan Anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana instrumen hukum seperti KUA, Dinas Syari’at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah pekawinan di bawah umur. Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun. Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Kec. Blangkejeren, bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur yang di lakukan oleh masyarakat Kec.Blangkejeren, Bagaimanakah kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di kec. Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Lembaga pelaksana instrumen Hukum yang berada di wilayah Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur disebabkan karena adanya faktor Orang tua, adat, Media massa, Pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Dari paparan diatas dapat simpulkan bahwa, Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren adalah secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.References
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet.1 Jakarta: Kencana, 2006.
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.60
Abd.Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, cet.1, ( Bogor: Kencana, 2003).
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,Jakarta: Akademika Pressindo.2004
Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, & Husni A.Djalil, Buku Daras Hukum Keluarga Banda Aceh: Dosen, 2014
Ahmad Tholabi Kharli, Hukum Keluarga Indonesia Jakarta :Sinar Grafika 2013.
Beni Ahmad Saibani, Fikih Munakahat ( Buku 1) , Cet.1, Bandung:Pustaka Setia, 2001
Muchit A. Karim & Selamet, Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat, Cet.1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama R.I, 2013).
Republik Indonesia, Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara No.27.
Republik Indonesia,.Undang- undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas undang- undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish in Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. (See The Effect of Open Acces)
