Legal Ramifications of Unregistered Divorce in the Religious Court within the Mandailing Natal Community

Abstract

Dualisme hukum di tengah masyarakat Mandailing Natal antara aturan fiqh mazhab dan aturan peraturan perundang-undangan terkait masalah perceraian masih menyisakan permasalahan. Aturan dalam fiqh menyebutkan bahwa perceraian itu boleh dilakukan dimana dan kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi, sementara aturan dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dengan kata lain, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi ketika hendak bercerai. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan semaunya sendiri. Akibatnya menimbulkan pertautan dualisme hukum, pada saat yang sama kesakralan hukum fiqh tersebut mengakibatkan masyarakat sulit menerima pendapat lain yang berbeda bahkan menganggap bahwa fiqh itu merupakan agama yang tidak mungkin dirubah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab terkait fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Mandailing Natal serta faktor yang mempengaruhinya, kemudian konsekuensi hukum yang terjadi pada masyarakat Mandailing Natal. Selanjutnya, dianalisis secara filosofis terhadap aturan dari konsekuensi hukum perceraian di luar Pengadilan Agama sehingga didapatkan bahwa aturan hukum itu dibuat dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Sehingga perlu difahami oleh masyarakat bahwa meskipun perceraian itu merupakan urusan pribadi akan tetapi kehadiran dari pemerintah merupakan upaya untuk menjamin hak dan perlindungan hukum bagi masyarakat sehingga ajaran Islam itu terlihat dari berbagai aspek kehidupan, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian dan ketertiban hukum dapat terwujud.