References
Arfiani, Arfiani, Syofirman Syofyan, dan Sucy Delyarahmi. “Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” UNES Journal of Swara Justisia 6, no. 4 (2023): 516.
Arief, Basrief. Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta). Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006.
Askin, Moh, dan Masidin. Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim. Jakarta: Kencana, 2023.
Atmoko, Dwi, dan Amalia Syauket. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan.” Binamulia Hukum 11, no. 2 (2022): 177–91.
Daun, Yodi Alfahri, Tofik Yanuar Chandra, dan Agung Makbul. “Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.” SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari 9, no. 5 (2022): 1526–40.
Fanhar, Frisca Tyara M. “Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tinjauan Berdasarkan KUHAP Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).” Corruptio 1, no. 2 (2020): 91–104.
Faris, Afif Naufal, dan Rehnalemken Ginting. “Legalitas Dan Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 9, no. 1 (2020).
Frans, Mardian Putra, dan Muh Haryanto. “Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2020): 117–18. http://ejournal.uksw.edu/alethea.
Habibi, Muhammad. “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi.” Cepalo 4, no. 1 (2020): 41–51.
Krisnawati, Wahyuni, dan Hari Soeskandi. “Peristilahan Operasi Tangkap Tangan Ditinjau Dari Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Journal Evidence of Law 1, no. 2 (2022): 112–29.
Manullang, Sardjana Orba, Yessy Kusumadewi, Verawati, Henry Kristian Siburian, Hendro Siburian, dan Baren Sipayung. “Problematika Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas UU KPK.” Journal on Education 05, no. 2 (2023): 4885–97.
Marbun, Rocky. “Konferensi Pers Dan Operasi Tangkap Tangan Sebagai Dominasi Simbolik: Membongkar Kesesatan Berpikir Dalam Penegakan Hukum Pidana.” Jurnal Ius Constituendum 7, no. 1 (2022).
Mochtar, Zainal Arifin Mochtar. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” Jurnal Konstitusi 18, no. 2 (2021): 345.
Noviantama, Doni, Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, dan Wahyu Priyanka Nata Permana. “Analisa Hukum Penetapan Tersangka Yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan Oleh KPK.” Lex Renaissance 9, no. 2 (2024): 256–81.
Nugroho, Wahyu. “OTT Tak Relevan Lagi dalam Memberantas Korupsi?” detiknews, 2024. https://news.detik.com/kolom/d-7672209/ott-tak-relevan-lagi-dalam-memberantas-korupsi.
Oktavianto, Rizky, dan Norin Mustika Rahadiri Abheseka. “Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK.” Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 5, no. 2 (2019): 117–31.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutun Liar.
Pinem, Srimin, Muhammad Yusrizal, dan Adi Syaputra. “Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Yuridis 10, no. 2 (2023): 87–94.
Pratama, Andre, dan Gunawan Nachrawi. “Tinjauan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.” Jurnal Ilmiah Publika 10, no. 2 (2022): 407–15.
Putra, Risqi Perdana. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
Saputra, Muhammad Alfin. “Implementasi Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 4 (2020): 806–18.
Sholihin, Firdaus, dan Wiwin Yulianingsih. Kamus Hukum Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Supardi. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana, 2023.
Suyanto. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
Tim Berita KPK. “Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama.” Berita KPK, 2024. https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama.
Tim Hukumonline. “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo.” Hukum Online, 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c?page=all.
Wahyuni, Willa. “Mengenal Operasi Tangkap Tangan KPK.” HUKUMONLINE.COM, 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-operasi-tangkap-tangan-kpk-lt626ac7a171949?page=all.
Wibisono, Dionesius Kevin, Pujiyono, dan A.M. Endah Sri Astuti. “Operasi Tangkap Tangan Sebagai Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Diponegoro Law Journal 10, no. 4 (2021).
Yandwiputra, Ade Ridwan. “ICW Catat Sepanjang 2023 Ada 791 Kasus Korupsi, Meningkat Singnifikan 5 Tahun Terakhir.” TEMPO, 2024. https://www.tempo.co/hukum/icw-catat-sepanjang-2023-ada-791-kasus-korupsi-meningkat-singnifikan-5-tahun-terakhir-57431.
Yogi, Yogi Pratama. “Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 7, no. 1 (2022): 232.
Statute
Constitution of the Republic of Indonesia 1945
Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption
Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission
Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission
Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption
Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code