KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN

Rifqy Maulana, Jamhir Jamhir

Abstract


Konsep Dasar Perizinan adalah Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi;  Utrecht memberikan pengertian Izin (Vergunning) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).Izin dalamarti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan PeraturanPerundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atauperbuatan tertentu yang secara umum dilarang.Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.Adapun pengertian Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalia yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.


References


Adrian Suteedi, Hukum Perizinan:Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Atmosoedirjo, Prajudi, Administrasi dan Manajemen Umum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 )

Dalam Buku Peresmian Kementrian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 1, Pejabat Pembuat Komitmen 01 ( Kota Banda Aceh )

Imam Jauhari, Hukum Perizinan, (Medan, 2011)

Lorens Bagus,Kamus Filsafat. (Jakarta: Gramedia. 1996.)

Mansour, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. (Yogyakarta: Insistpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. 2001)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), (Jakarta, Pustaka Sandro Jaya), di ambil pada tanggal 20 oktober 2017

Pendapat Sjahran Basah yang dikutip Oleh Adrian Sutedi

Philipus M. Hadjon et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogjakarta: Gadjah Mada University Press 1998).

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006),

Siagian, P. Sondang. Fungsi-fungsi Manajemen. (Jakarta. Penerbit Bumi Aksara, 2005)

Soehino, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan. (Yogyakarta, Liberty 1984)

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006)

Trijono, Lambang. Pembangunan Sebagai Perdamaian. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)

Wawancara dengan Faisal MT, bekerja di Balai Pejabat Penetapan Komitmen (PPK) Kota Banda Aceh, hari Jumat tanggal 27 July 2018

Wawancara dengan Faisal MT, Pejabat Pembuat Komitmen, hari Jum’at, tanggal 27 July 2018

Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2009)

Yuwono, Teguh. Manajemen Otonomi Daerah :Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru. (Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti. 2001)

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Pergub Aceh No 32 Tahun 2017

Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015, Lembaran Negara tahun 2015, No.1

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2015, Lembaran Negara tahun 2015, No.1, Tambahan Negara




DOI: http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i1.5088

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

 
Indexed by:

Justisia Justisia Justisia Justisia Justisia

Justisia Justisia 

 
Tools:

Justisia Justisia Justisia Justisia Justisia

All papers published in Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial are licensed under a  Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Social Media: