Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan

Zainab Ompu Jainah; Yoga Dwi Anggara

doi:10.22373/legitimasi.v11i2.14750

Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan

Zainab Ompu Jainah, Yoga Dwi Anggara

Abstract

One of the development activities for inmates is the provision of medical rehabilitation and social rehabilitation for drug offenders. Implementation of medical and social rehabilitation for drug offenders at Class II B Gunung Sugih Prison in accordance with Director General of Prisons Order No. PAS-36.OT.02.02 of 2020 about Correctional Service Standards is the focus of this research. This study examines the adoption of medical and social rehabilitation programs for drug offenders. What obstacles impede the implementation of medical and social rehabilitation programs for drug offenders? This study employs a normative and empirical legal methodology. The findings indicate: The execution of medical and social rehabilitation for drug convicts begins with an assessment of the client's concerns so that medical and social rehabilitation can be applied promptly. Acceptance occurs after determining the nature of the client's problem, as well as his or her physical, psychological, social psychological, and level of expertise, while simultaneously assigning the client to several sorts of programs. The purpose of social and skill mentoring is to improve client interaction patterns, preserve emotional stability, build a sense of responsibility and discipline, and foster the desire to become a better individual. Insufficient medical equipment and infrastructure of buildings and special rooms prevent medical and social rehabilitation from taking place. There are drug users in prison who suffer from serious diseases and a lack of family support.

Keywords

Implementation; Rehabilitation; Medical; Social; Prisoners

Full Text:

PDF

References

Agustino, Ferdinand. Pengantar Kebijakan Negara. Bina Cipta. Jakarta. 2012.

Andriyani, Fepry, M. Nur Rasyid, Mohd. Din. “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba Di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga”. Syiah Kuala, Law Journa 1, no. 2 (2017).

Arief, Barda Nawawi. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Friedman, Lawrence M. American Law An Introduction, 2nd Edition. Alih Bahasa oleh Wisnu Basuki. Jakarta: Nusamedia, t.th).

Gunawan. “Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bagi Korban Menyalahgunaan Napza di Yogyakarta”. Sosio Konsepsia 6, no. 1 (2016).

Harianto, H. Azed, A. B., & Abdullah, M. Z. Efektifitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii B Muaro Bungo”. Legalitas: Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019).

Ibrahim. “Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika”. Jurnal EduTech 5, no. 2 (2019).

Jainah, Zainab Ompu. “Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika”. Jurnal Keadilan Progresif 2, no. 2 (2011). http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ KP/article/view/82.

Murdan, and Safira Mustaqilla. “Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).

Nainggolan, I. “Lembaga Pemasyarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 5, no. 2 (2019).

---------, “Penegakan Hukum dalam Masyarakat”. Jurnal Rural and Development (Jurnal R&D) 3 Nomor 2 (2012). https://jurnal.uns.ac.id/ rural-and-development/ article/view/1882.

Parape, dkk. “Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa.” Jurnal Petitum 9, No, 2, (2021).

Putri, Febriana. “Implikasi Hak-Hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan.” Recidive 2, no 2 (2013).

Sudirman, Dindin. Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham, 2007.

Suhaimi. “Narapidana Narkoba dengan Narapidana Lain di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 3 (2015).

Sumardi, D., R. Lukito, and M.N. Ichwan. “Legal Pluralism within the Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” Samarah 5, no. 1 (2021): 426–49. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303.

Suratman, Teguh “Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat Obatan Berbahaya (Narkoba) dalam Perspektif Kehidupan Religiusitas.” Jurnal Cakrawala Hukum 7, No. 1 (2016).

Wulandari, Sri. “Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.” Serat Acitya–Jurnal Ilmiah, UNTAG Semarang, 2017.Murdan, and Safira Mustaqilla. “Diskresi Dan Negara Hukum: Mewujudkan Hukum Berkeadilan Masyarakat.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 1 (2022).

Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. “Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 6, no. 1 (2017).

Yusuf, Muhammad. “Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum.” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 10, no. 2 (2021).

DOI: http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14750