The Pattern of Legal Aid Institutions Towards Protection for Victims of Sexual Violence in Medan City

Rasina Padeni Nasution

doi:10.22373/legitimasi.v12i2.20010

The Pattern of Legal Aid Institutions Towards Protection for Victims of Sexual Violence in Medan City

Rasina Padeni Nasution

Abstract

North Sumatra Women's and Children's Empowerment Service data from 2019 recorded 216 cases. In 2020, sexual violations or criminal demonstrations of sexual viciousness increased to 1,013 cases, and by December 2021, the number dropped to 953 cases in the city of Medan. The government has continued its efforts to protect its citizens who are vulnerable to sexual violations or criminal demonstrations of sexual viciousness since the birth of Act No. 12 of 2022, involving legal aid institutions in providing protection to victims. The purpose of this research is to learn the legal instruments and patterns of protection of the Legal Aid Institute for victims of sexual violations or criminal demonstrations of sexual viciousness. The research method used is juridical through case study approaches and conceptual approaches. Data collection techniques by means of observations, interviews, and field documentation are qualitatively processed and analyzed descriptively. Research results show that legal instruments for the protection of victims of sexual violations or criminal demonstrations of sexual viciousness are not only in the Criminal Code but also in the Penal Code of Sexual Violence and the Child Protection Act. The protection pattern carried out by the Legal Assistance Agency is through the standard operational processes of internal procedures with the approach of structural legal assistance systems and structural gender legal assistance.

Keywords

Legal Aid; Protection; Victims; Sexual Violence

Full Text:

PDF

References

Akub, M Syukri, and Amir Ilyas. Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana. Rangkang Education, 2013.

Dedy Sumardi, Mansari Mansari, and Maulana Fickry Albaba, “Restoratif Justice, Diversi Dan Peradilan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-X/2012,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 11, no. 2 (2022): 248–65,

Fakhri, Rayyan, and Azhari Yahya. “The Protection Of Women As The Victim Of Economic Abuse Under International Human Rights Law In Indonesia.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 3, no. 4 (2019): 727–38.

Hairi, Prianter Jaya. “Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems).” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 6, no. 1 (2016): 1–15.

Hanafi, Muhammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” 2019.

Hanurawan, Fattah. “Prevensi Psikologi Sosial Terhadap Perilaku Kekerasan Seksual Dalam Komunitas.” In Seminar Nasional Pendekatan Integratif Pendidikan Seksual Dalam Menyiapkan Generasi Emas Indonesia, 2014.

Isharyanto, S H. “TEORI HUKUM Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik.” WR Penerbit, 2016.

Mainake, Yosephus. “Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia.” Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021.

Maulana, Arif. “Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya.” Hukumonline. Com. Last Modified, 2020.

Maysarah, Andi. “Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di LBH-APIK Medan).” Warta Dharmawangsa 13, no. 3 (2019).

Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya,” 2018.

Mukti Fajar, N D, and Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Pustaka pelajar, 2010.

Otje, Salman, and Anthon F Susanto. “Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali.” PT Refika Aditama, Bandung. Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 (2007).

Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 61–72.

Satjipto, Raharjo. “Ilmu Hukum, Bandung: PT.” Citra Aditya Bakti, 2000.

Savitri, Niken, and Aep Gunarsa. HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP. Refika Aditama, 2008.

Setiadi, Edi. Reformasi Hukum Pidana, Untuk Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes). Bandung Islamic University, 2000.

Soejono, Abdurrahman, and H Abdurrahman. “Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan.” Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2004.

Suherman, Suherman. “Legalitas Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Bima.” JURNAL PENDIDIKAN IPS 10, no. 2 (2020): 134–43.

Sukardi, Didi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam.” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 2, no. 1 (2017).

Supanto, Supanto. “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana.” Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan 20, no. 3 (2004): 288–310.

Syahputra., Andika. “Sumut Terbanyak Ketiga Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia.,” 2021. https://sumut.antaranews.com/Berita/453621/Sumut-Terbanyak-Ketiga-Kasus-Kekerasan-Seksual-Di-Indonesia.

Tantri, Luh Made Khristianti Weda, and Luh Made. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia.” Media Iuris 4, no. 2 (2021): 145–72.

DOI: http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.20010