Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan Kasus Kekerasan, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010-2015

Penulis

  • Cut Dian Fitri UIN Ar-Raniry Banda Aceh
  • Winny Dian Safitri
  • Ovasani Lianda UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DOI:

https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i1.10039

Kata Kunci:

Indeks Pembangunan manusia, Persentase Pengangguran, Kasus Kekerasan, Non-hierarchical clustering dan cluster

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelompokkan kabupaten/kota dan pendistribusian jumlah kasus kekerasan, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia tahun 2010-2015. Data yang digunakan adalah data jumlah kasus kekerasan, persentase pengangguran dan indeks pembangunan manusia 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2010-2015. Teknik analisis yang digunakan berupa analisis non-hierarchical clustering yang didasarkan pada ukuran kemiripan dan nilai jarak terkecil. Hasil analisis dengan metode non-hierarchical clustering menghasilkan 5 cluster dengan jumlah kabuapten/kota yang diperingkatkan menjadi peringkat 1,2,3,4 dan 5. Secara umum kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada rentang tahun 2010-2015 memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada dalam peringkat mengengah. Kota Sabang dianggap sukses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena berhasil merangkak maju dari peringkat cluster terendah hingga berada diperingkat cluster tertinggi. Kabupaten/kota yang menempati peringkat terendah selama kurun waktu 2010-2015 dan berada di zona merah adalah Kabupaten Aceh Utara.

Referensi

Badan Pusat Statistik. (2017). Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/ kota di Provinsi Aceh 2010-2015.

Badan Pusat Statistik. (2018). Tingkat Pengangguran kabupaten/ kota di Provinsi Aceh 2010-2015.

Beik, I. S. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Chalid, N. & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum kabupaten/kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi. 22(2). 1-12.

Dillon, W. R.& M. Goldstein. (1984). Multivariate Analysis–Methods and Applications. New York: Wiley

Erlina. (2014). Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan. Al-daulah. 3(2). 217-228.

Hufad, A. (2003). Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya Dan Implikasi Eduktif. Mimbar Pendidikan. XXII(2). 52-61.

Maisah. (2016). Rumah Tangga Dan HAM: Studi Atas Trend Kekeran Dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi. Musawa.15(1).445-457.

Mirza, D., S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal. 1(1). 1-15.

Nurmainah, S. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). 20(2). 131-141.

Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 12(1). 45-57.

Qardhawi, Y. (2005). Spektrum Zakat. Jakarta: Zikrul Hakim.

Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Indoneisa (2019). Jumlah Kasus Kekerasan kabupaten/kota di Provinsi Aceh 2010-2015.

Sabrina, A., A. (2018). Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon. Journal of International Relations. 4(1). 81-89.

Unduhan

Diterbitkan

2021-06-25

Terbitan

Vol 3 No 1 (2019)

Bagian

Articles

Lisensi

EKOBIS allows the author(s) to hold the copyright and to retain the publishing rights without restrictions. Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  • Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to EKOBIS the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work