POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH: RE-FORMULASI LEGALITAS KKR ACEH

Zaki Ulya

Abstract


Pembentukan KKR di Aceh didasarkan pada Pasal 229 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, kemudian dilegalkan dalam Qanun No. 17 Tahun 2013. Keberadaan KKR Aceh makin menimbulkan polemik setelah Gubernur Aceh mengangkat beberapa anggota KKR Aceh berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 162/796/2016. Pro dan kontra mengenai pembubaran KKR Aceh berkembang akibat penilaian KKR Aceh dibentuk setelah dihapuskannya ketentuan KKR Nasional oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini hendak mengkaji mengenai legalitas KKR Aceh ditinjau dari aspek politik hukum dan formulasi hukum mengenai keberadaan KKR Aceh menurut peraturan perundang-undangan.

Keywords


Politik hukum, Pembentukan, KKR Aceh

Full Text:

PDF

References


Buku & Jurnal

Fence M. Wantu Dkk, Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata, Reviva Cendekia, Jakarta, 2002

Gunawan A. Tauda, Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 6, No. 2, Juli 2011

Hamid S. Attamimi, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pementukannya, Kanisius: Jakarta, 1999

Irfan Islamy, M., Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Mahfud MD, Membangun Politik Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Muhammad Siddiq, "Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU))." Jurnal Asy-Syir’ah . 48.1 (2014).

Muhammad Siddiq Armia, Studi Epistemologi Perundang-Undangan. Teratai Publisher, 2011.

Muhammad Siddiq Armia, "The Role of Indonesian Constitutional Court In Protecting Energy Security." Jurnal Konstitusi 13.2 (2016): 241-258.

Muhammad Siddiq Armia, “Constitutional Courts And Judicial Review: Lesson Learned For Indonesia,” Negara Hukum, Vol.8, No.1, June 2017, 107-130

Otje Salman dan Anthon F.Susanto, Teori Hukum:Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008

Otto Syamsuddin Ishak, Ikhtiar Mencuci “Karpet martti” di Aceh, Jurnal dignitas Volume VIII No. 1 Tahun 2012

Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasatkan Atas Hukum, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., 1986

Pricilla B. Hayner, Kebenaran Tak Terbahasakan Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan, ELSAM, Jakarta, 2005

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Cet. ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1989

Samsidar, Tarik Ulur KKR Aceh: Pengungkapan Kebenaran dan Pemenuhan Keadilan di Antara Dikotomi Hitam Putih dan di Atas Fondasi Impunitas, Dibawakan pada Seminar dan Peluncuran Hasil Penelitian : Kebenaran dan Perdamaian di Aceh “Upaya Pemenuhan Hak dan Pertanggungjawaban”, Kerja sama PUSHAM Unsyiah Kuala, KPK-Aceh dan ICTJ, Hotel Permes Palace, Banda Aceh. 2007

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, Aneka Cara Pembedaan Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2006

Zaki Ulya, Eksistensi Badan Pertanahan Aceh sebagai Perangkat Daerah di Aceh dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 3, 2015

Zaki Ulya, Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2014

Majalah

Abraham Utama, Jalan Terjal Pengesahan Qanun KKR Aceh, Opini, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, tt,

Padmo Wahyono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, Forum Keadilan, No. 29 April 1991

Internet

“KKR Aceh di Tengah Hempasan Badai”, http://www.acehtrend.co/kkr-aceh-di-tengah-hempasan-badai/, diakses pada tanggal 8 Juli 2017

“Putusan MK tentang UU KKR Dianggap Ultra Petita”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15882/putusan-mk-tentang-uu-kkr-dianggap-iultra-petitai, diakses pada tanggal 14 Juli 2017

“UU KKR Dicabut,KKR Aceh Tetap Bisa Dibentuk”, http://news.detik.com/berita/717897/uu-kkr-dicabutkkr-aceh-tetap-bisa-dibentuk?nd771104bcj=, diakses pada tanggal 16 Juli 2017

Amrizal J Prang, Politik Hukum Setengah Hati, (opini), Harian Serambi Indonesia, http://aceh.tribunnews.com/2014/08/12/politik-hukum-setengah-hati, diakses pada tanggal 5 Juli 2017

Aryos Nivada, “Wacana pembubaran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dikecam”, http://www.hetanews.com/article/91808/wacana-pembubaran-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi-aceh-dikecam, diakses pada tanggal 17 Juli 2017

Aryos Nivada, Kontestasi Politik KKR Aceh, http://www.jsithopi.org/2014/01/kontestasi-politik-kkr-aceh/, diakses pada tanggal 7 Juli 2017

Haris Azhar, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas dan Reformasi Institusi KontraS, Anggota Tim Perumus Konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Versi Masyarakat Sipil, “Prospek Hukum Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi Aceh”, http://www.kontras.org/index.php?hal=opini&id=17, diakses pada tanggal 17 Juli 2017

Luthfi Widagdo Eddyono, “UU KKR BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945”, https://majelisdhuha.wordpress.com/2008/11/22/uu-kkr-bertentangan-dengan-uud-1945/, diakses pada tanggal 15 Juli 2017




DOI: http://dx.doi.org/10.22373/petita.v2i2.2313

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Welcome to PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah open journal system. Thank you very much for visiting. We are looking forward to getting your articles

 

INDEXED BY

                                                                             

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter