TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENYELESAIAN WANPRESTASI PRODUK ARRUM DI PEGADAIAN SYARIAH ACEH BESAR.

Asdi Marni

Abstract


Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak prinsipnya adalah menghendaki agar para pihak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya,akan tetapi terdapat perbedaan antara teori dan praktiknya,ketika dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan semestinya, maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi (Ingkar Janji). Dalam pembiayaan Produk ARRUM di pegadaian Syariahterdapat kasus wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah berupa suatu keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman yang mengakibatkan dikenakan denda ketika telah  jatuh tempo.Adapun pertanyaan dalam skripsi ini adalah Bagaimana mekanisme pembiayaan produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana bentuk dan Penyelesaian Wanprestasi pada transaksi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Produk ARRUM. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah field researchyang diperoleh melalui wawancara, serta library research yang diperoleh dari buku bacaan dan artikel yang berkenaan dengan penelitian, dan dari hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan produk ARRUM yaitu suatu pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada pihak nasabah yang kekurangan modal untuk keperluan Usaha, dengan jaminan BPKB kendaraan dan proses pengembalian pinjaman dengan pengangsuran setiap bulan dalam jangka waktu tertentu yang telah di tentukan oleh pihak nasabah dengan pihak pegadaian Syariah, dan bentuk-bentuk wanprestasi sehingga dikenakan biaya tambahan meliputi beberapa kasus diantaranya Tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sampai pada saat jatuh tempo perbulannya, Tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman selama 3 bulan secara berturut-turut. Sementara proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada nasabah yang mampu untuk membayar hutang tetapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh).

Keywords


Hukum Islam, Wanprestasi, Pegadaian, Produk ARRUM

Full Text:

PDF

References


A Hamid Sarong, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____,Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Abu Bakar Jabir Al-Jaza’ri, Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim, (Surakarta: Insan Kamil, 2012).

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2015).

Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).

Ash-Shiddiq Abdurrahman Al-Gharyani, Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004).

Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: UII Perss, 2008).

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Data Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, Aceh Besar. Googleweblight.com/i?u=http://ettaserang.blogspot.com/2012/03/gadai-ar-rum-ar-rahn-untuk-usaha-mikro.html/m%3D1&hl=id-ID diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

Dedy Sumardi, "Bay ‘ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." ISTINBATH 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." Jurnal Asy-Syir’ah, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na’im." MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 35.2 (2011).

Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2012, Cetakan Ketiga).

Hasil Wawancara dengan M. Raul Putra, Analis kredit pada pegadaian Syariah Aceh Besar tanggal 31 Mei 2018, di Aceh Besar.

Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Jakarta: Ummul Qura, 2017).

Muhammad Siddiq Armia, “Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh’s Election Process,” Journal of South East Asian Human Rights, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.

_____, “Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik,” Jurnal Review Politik, Vol.7, No. 1, 2017.

_____, “Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach,” Jurnal Justisia,Vol.2, No.2, 2017.

_____, Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

_____, “Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia,” PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.

Perpustakaan Nasional Katalog dalam terbitan (KTD), Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah, dilengkapi 44 Fatwa DSN MUI tentang Produk Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009)

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Pt. Alma’Arif, 1987).

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Al-I’tishom, 2014).

Taufiq Akbar, “Wanprestasi Pada Aqad Ijarah dan Mekanisme Penyelesaian pada Baitul Baznas

Madani Banda Aceh”, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, 2008).




DOI: http://dx.doi.org/10.22373/petita.v3i2.4029

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter 

INDEXED BY: