DAMPAK PEMEKARAN DAERAH PADA PELAYANAN PUBLIK DITINJAU MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

Nurdin Syah

Abstract


Pemekaran daerah merupakan salah satu kunci utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setelah disahkannya atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, lahirnya undang-undang ini dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul terutama dari segi kurangnya pelayanan publik, luasnya wilayah, batas wilayah,  perbedaan suku dan budaya,dan pembangunan yang tidak merata di seluruh daerah dan lain-lain, sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah, sebagai pelayanan publik, bagaimana dampak pemekaran daerah pada pelayanan publik.oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris  yang valid, dan objektif serta mengetahui bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah sekaligus dampak dari pemekaran daerah tersebut terhadap pelayanan publik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan hukum,dan penerapan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian ini pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah.melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional.Intisari kesimpulan yang dapat diambil adalah Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya.Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru di Daerah tersebut seperti pelayanan listrik, Air, Kesehatan dan sebagainya.

Keywords


Dampak Pemekaran, Pelayanan Publik.

Full Text:

PDF

References


Buku

H. A. S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, (PT Bumi Aksara: 2008). hlm. 88-119.

A Hamid Sarong, Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____,Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Dedy Sumardi, "Bay ‘ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." ISTINBATH 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." Jurnal Asy-Syir’ah, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na’im." MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 35.2 (2011).

Muhammad Siddiq Armia, “Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh’s Election Process,” Journal of South East Asian Human Rights, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.

_____, “Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik,” Jurnal Review Politik, Vol.7, No. 1, 2017.

_____, “Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach,” Jurnal Justisia,Vol.2, No.2, 2017.

_____, Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

_____, “Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia,” PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.

Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta, Icce UIN Syarif Hidayatullah: 2014). hlm. 175.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.(Jakarta, Raja Grafindo Parsada, Tahun 2003, hlm. 14.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta, Ghalia Indonesia, Tahun.1994), hlm. 10.

Khairul Ikhwan Damanik, dkk, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2010). hlm. 108.

Dokumen-Dokumen Lain

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Hlm. 9-11.

Http://Weyagunggaalexconawiarigia.Blogspot.Com/2012/10/Dampak-Pemekaran-Wilayah-Terhadap.Html.Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2018.




DOI: http://dx.doi.org/10.22373/petita.v3i2.4046

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Flag Counter 

INDEXED BY: